Komentar |
| Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi | Istimewa |
"Oleh sebab itu, saya meminta dukungan negara-negara anggota IMO untuk memilih Indonesia di pencalonan dewan IMO Kategori C periode 2018 s.d. 2019. Vote for Indonesia!" ujar Menhub Budi usai menyampaikan general statement di acara indonesia's Diplomatic Reception yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Selasa (28/11).
Melalui siaran pers, Menhub Budi menambahkan sebagaimana yang tertuang dalam Nawacita yaitu mengembalikan kejayaan maritim, Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia perlu menjadi anggota IMO agar dapat terus berkontribusi untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran yang lebih baik lagi.
Acara tersebut juga dihadiri Sekretaris Jenderal IMO, Kitack Lim turut mengapresiai Indonesia yang telah bekerja sama dengan IMO untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim.
Turut hadir pula lebih dari 200 orang dari 172 negara dengan agenda resepsi terdiri dari pemutaran video pencapaian Indonesia di sektor transportasi laut, permainan angklung, pertunjukan tari Saman, dan diakhiri ramah tamah.
"Di sini, peranan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Inggris sangat besar dalam ikut menyukseskan diplomatic reception ini. Untuk itu, saya memberikan apresiasi kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Inggris dan jajarannya. Selain itu, penggalangan dukungan dari sejumlah negara anggota IMO perlu dilakukan bersama agar Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan IMO kategori C," tutup Menhub.
Hadir pada acara diplomatic reception Wakil Sekretaris Kabinet, Ratih Nurdiati, Plt. Sekretaris Utama Bakamla, Marsma TNI Widiantoro, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Ingfris, Rizal Sukma, Wakil Kepala Perwakilan KBRI, Adam Mulawarman Tugio, Dirjen Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo, Utusan Khusus Menteri Perhubungan untuk IMO, Laksamana (purn) Marsetio, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Internasional, Dewa Made J. Sastrawan dan para perwakilan dari Kementerian dan Lembaga serta stakeholder terkait seperti Sekretariat Kabinet, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Pushidros TNI AL, Badan keamanan Laut (Bakamla), Atase Perhubungan RI untuk London, Simson Sinaga, PT. Pelindo II, PT. Biro Klasifikasi Indonesia, PT. Pelni, PT. Pertamina Shipping, DPP INSA dan DPP APTPI.(*)
