Komentar |
| Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto (Kiri) Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Kanan) dikelilingi oleh anak yatim piatu |
Jakarta, eMaritum.com - DPP Indonesian
National Shipowners’ Association (INSA) menggelar buka puasas bersama. Acara
rutin setiap tahun ini bertujuan mempererat tali silaturahmi dan keakraban
seluruh stakeholder maritim nasional dengan DPP INSA.
Pada tahun ini, acara
buka puasa bersama digelar di Rumah Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
Beberapa tamu undangan pada acara buka puasa bersama ini, seperti Menteri
Perhubungan Budi Karya Sumadi, pejabat di instansi pemerintahan, Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, Ketua Apindo Haryadi
Sukamdani, Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya, pakar hukum maritim Chandra
Motik, , dan seluruh pengurus DPP INSA.
Ketua Umum INSA Carmelita
Hartoto mengatakan buka puasa bersama merupakan agenda rutin DPP INSA setiap
tahunnya, dalam rangka mempererat tali silaturahmi DPP INSA, sekaligus
mensyukuri kiprah INSA yang telah konsisten mengembangkan industri pelayaran di
tanah air selama ini.
Selain itu acara buka
puasa bersama, juga sebagai upaya INSA meningkatkan sinergi dan kerja sama
dengan seluruh stakeholder terkait,
baik pemerintah maupun dengan asosiasi pengusaha terkait lainnya.
Menurutnya, sinergi
antara INSA dengan stakeholder kemaritiman, khusunya dengan instansi
pemerintahan mutlak dibutuhkan dalam rangka menyukseskan program pemerintah
menjadikan lautan sebagai basis masa depan bangsa.
INSA sebagai satu-satunya wadah berkumpulnya pengusaha
pelayaran niaga nasional Indonesia yang diakui pemerintah juga secara rutin dan
konsisten aktif dalam memberikan masukan dan sumbang gagasan dalam rangka
memajukan industri pelayaran nasional.
“INSA mengapresiasi sinergi pemerintah dan
INSA selama ini, seperti pada pelibatan pelayaran swasta niaga nasional dalam
program tol laut, dan juga penawaran kerja sama operasi dalam pengeleloaan
pelabuhan saat ini. ” tuturnya.
Menurut Carmelita
sinergi INSA dengan intansi pemerintah mutlak dibutuhkan, khususnya komunikasi
dalam merumuskan kebijakan-kebijakan baru, ataupun mencarikan solusi dari
setiap persoalan kemaritiman yang muncul.
Dengan adanya komunikasi
INSA dengan intansi pemerintah dan stakeholder lainnya, tentunya untuk
menghindari jangan sampai terjadinya timbulnya cost-cost baru, yang justru kontra
produktif dengan agenda bersama menurunkan biaya logistik nasional.
Lain itu, INSA selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah
yang mengarah pada pembangunan ekonomi maritim. Sebagaimana halnya direct call
yang secara tidak langsung akan merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah dan
meningkatkan produk unggulan daerah untuk didistribudikan ke luar negeri maupun
dalam negeri.
Sementara itu, katanya, para pengusaha pelayaran juga mengharapkan
pemerintah terus berkomitmen menjalankan azas cabotage. Karena kebijakan ini
merupakan salah satu kebijakan yang telah memberikan dampak positif bagi
industri pelayaran niaga nasional dan juga ekonomi Indonesia.
Beberapa negara bahkan sudah lebih dulu menerapkan
asas cabotage sebelum Indonesia. Beberapa negara yang telah lebih dulu
menerapkan asas cabotage itu seperti Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang,
India, China, Australia, Phillippina dan sebagainya.
“Penerapan asas cabotage yang tertuang dalam Inpres
5/2005 dan UU No 17/2088 tentang Pelayaran perlu dijaga demi kedaulatan
bangsa.”katanya.
Sementara
itu, Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan, 2/3 dari luas wilayah
Indonesia merupakan lautan, yang tentunya membutuhkan sejumlah perangkat dalam
menjaga kedaulatannya. Selain pembangunan infrastruktur yang memadai di setiap
perbatasan, juga diperlukan keberadaan badan tunggal penjaga laut dan pantai
Indonesia. (*/hp)
Undang-undang
No 17/2008 tentang Pelayaran mengamanatkan pembentukan badan tunggal penjaga
laut dan pantai atau sea and coast guard.
Dalam UU tersebut, pembentukan badan tunggal sea and coast guard ini paling lambat tiga tahun sejak
undang-undang tersebut disahkan.
Menurutnya,
pembentukan sea and coast guard sangat
dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan penegakan
hukum di laut Indonesia. Sehingga akan mendorong terjadinya kelancaran
operasional kapal di tengah lautan.
“Pekerjaan
rumah dunia kemaritiman kita salah satunya terkait pembentukan sea and coast guard yang sampai saat ini
belum terealisasi. Pembentukan badan
ini perlu mendapat perhatian serius
untuk kemajuan dunia maritim kita di masa mendatang.”tutupnya.
