Komentar
Demikian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo dalam sambutan pembukaan acara Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Kanal Cikarang Bekasi Sebagai Alternatif Moda Transportasi Angkutan Logistik yang diselenggarakan di Hotel Merlynn Park, Jakarta pada hari ini (17/7).
Hingga saat ini, lebih dari 90% a.ngkutan logistik di Indonesia masih menggunakan moda berbasis jalan raya. Tingginya penggunaan angkutan logistik berbasis jalan raya ini mengakibatkan tingkat kemacetan lalu-lintas yang cukup tinggi, serta sering terjadinya ketidakpastian pengiriman yang berdampak pada kenaikan biaya logistik.
Guna mengantisipasi hal tersebut, diperlukan alternatif moda transportasi lain untuk meningkatkan keandalan pengiriman logistik.
Dirjen Agus yang hadir pada acara tersebut mewakili Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya untuk dapat mengurangi kemacetan sehingga dapat menekan biaya logistik, salah satunya adalah mencari alternatif moda transportasi lain.
“Untuk itulah, pada hari ini kita mengundang para pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah maupun swasta, para pelaku usaha logistik, operator pelabuhan, dan juga asosiasi-asosiasi di bidang logistik maritim dan kepelabuhanan untuk membahas lebih dalam mengenai salah satu alternatif moda transportasi lain yang potensial sebagai angkutan logistik,” jelas Dirjen Agus.
Lebih lanjut, Dirjen Agus menjelaskan bahwa alternatif moda transportasi angkutan logistik yang akan dibahas pada kali ini adalah moda transportasi berbasis sungai atau inland waterways. Moda transportasi ini dianggap memiliki kelebihan, yakni lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan angkutan berbasis jalan raya.
Salah satu potensi altenatif moda transportasi berbasis sungai tersebut, adalah rencana Pembanguan Kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland Waterways yang tercantum dalam Proyek Strategis Nasional.
“Tujuan adalah untuk mengoptimalkan potensi jalur kanal sungai sebagai alternatif transportasi logistik, optimalisasi ini diharapkan akan menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan area hinterland,” imbuh Agus.
Dengan dimasukannya Proyek CBL dalam proyek strategis nasional, proyek ini diharapkan sudah mulai dibangun pada tahun 2018. Namun demikian, Agus menjelaskan bahwa dengan kompleksitas stakeholder yang terlibat, maka ada banyak kendala yang harus dihadapi, salah satunya permasalahan yang berkaitan dengan perijinan dan kepatuhan terhadap regulasi-regulasi yang ada.
Sedangkan dari segi bisnis, pembangunan pelabuhan patimban dan pembangunan jalan tol juga menjadi isu yang mempengaruhi urgensi pembangunan CBL inland waterways.
“Selain itu, ada pula kendala teknis lain yang harus benar-benar diperhitungkan yakni tingkat kelayakan proyek serta kendala fisik di CBL sendiri terkait lebar, kedalaman, tinggi muka air, dan instalasi infrastruktur di sepanjang CBL baik pipa maupun jembatan,” papar Agus.
Untuk itulah, Agus berpendapat bahwa tingkat kelayakan serta manfaat yang didapat dari proyek ini perlu dikaji secara terperinci, apakah nantinya dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi angkutan logistik ataupun dampak positif maupun negatif lainnya.
Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa dengan diselenggarakannya FGD ini, diharapkan semua stakeholder dapat memiliki kesepemahaman atas pembangunan proyek CBL yang merupakan salah satu proyek strategis nasional.
“Selain itu, saya rasa melalui pertemuan ini semua stakeholder dapat menjalin komunikasi yang efektif dengan lebih baik lagi agar rencana pembangunan CBL dapat dipastikan kelayakannya dari aspek teknis, ekonomi, finansial dan legal serta akan optimal pemanfaatannya sehingga tercapai tujuan menurunkan biaya logistik," tutup Dirjen Agus.
Hadir pada acara FGD tersebut, Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda, Cris Kuntadi, Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, Umar Aris serta Kepala Badan Litbang Kemenhub, Sugihardjo. (*)
