Jakarta, eMaritim.com – Kementerian Perhubungan akan memanfaatkan
anggaran 2 triliun dana subsidi pelayaran perintis kepada pemilik angkutan
pelayaran rakyat.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini
jumlah pelayaran rakyat yang beroperasi berkisar 20% dari total pelayaran di
Indonesia.
“Makanya kita ada inisiatif memanfaatkan pelayaran rakyat.
Daripada membuat kapal atau subsidi kapal besar, kita memanfaatkan untuk
pelayaran rakyat. Kita akan anggarkan Rp2 triliun untuk pelayaran rakyat ini,”
ujarnya di Jakarta
Menurut Menhub Budi Karya, selama ini angkutan subsidi
beberapa di antaranya digelontorkan untuk investasi pembangunan kapal.
“Toba dan Selayar (Sulsel) sudah berhasil kita lakukan
melalui model-model seperti ini. Tentu beauty contest akan ada, tinggal
menentukan tempatnya saja,” katanya.
Menhub Budi Karya menambahkan, angkutan pelayaran rakyat
harus dimanfaatkan. Sebab, angkutan seperti ini mampu menembus wilayah-wilayah
perbatasan mengangkut logistik. Tak hanya logistik, angkutan penumpang juga
akan dimanfaatkan terutama pada jalur-jalur pendek seperti Toba dan Selayar.
“Dengan subsidi ini, tentu kualitas safetynya kita
persyaratkan sesuai dengan standar keselamatan pelayaran yang ada,” pungkasnya
seperti dikutip dari Okezone.
Kementerian Perhubungan terus mendorong berjalannya
konektivitas tol laut dalam rangka menciptakan disparitas harga yang terjadi
antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.
Salah satunya melalui tol laut yang di dalamnya terdapat
angkutan kapal-kapal kerute-rute perintis. Dalam perjalanannya, program tol
laut yang dimulai sejak 2015 hingga 2018 memiliki belasan rute.
Rute-rute tersebut menyinggahi puluhan pelabuhan di
Indonesia memanfaatkan kapal-kapal milik BUMN, seperti PT Pelni dan ASDP.
Selain memanfaatkan kapal milik BUMN, Kementerian Perhubungan juga memanfaatkan
kapal-kapal milik pelayaran swasta Indonesia. (*/KoranSindo)