Kemenhub akan Berikan Subsidi 2 Triliun ke Pelayaran Rakyat -->

Iklan Semua Halaman

Kemenhub akan Berikan Subsidi 2 Triliun ke Pelayaran Rakyat

24 Oktober 2018
Jakarta, eMaritim.com – Kementerian Perhubungan akan memanfaatkan anggaran 2 triliun dana subsidi pelayaran perintis kepada pemilik angkutan pelayaran rakyat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini jumlah pelayaran rakyat yang beroperasi berkisar 20% dari total pelayaran di Indonesia.

“Makanya kita ada inisiatif memanfaatkan pelayaran rakyat. Daripada membuat kapal atau subsidi kapal besar, kita memanfaatkan untuk pelayaran rakyat. Kita akan anggarkan Rp2 triliun untuk pelayaran rakyat ini,” ujarnya di Jakarta

Menurut Menhub Budi Karya, selama ini angkutan subsidi beberapa di antaranya digelontorkan untuk investasi pembangunan kapal.

“Toba dan Selayar (Sulsel) sudah berhasil kita lakukan melalui model-model seperti ini. Tentu beauty contest akan ada, tinggal menentukan tempatnya saja,” katanya.

Menhub Budi Karya menambahkan, angkutan pelayaran rakyat harus dimanfaatkan. Sebab, angkutan seperti ini mampu menembus wilayah-wilayah perbatasan mengangkut logistik. Tak hanya logistik, angkutan penumpang juga akan dimanfaatkan terutama pada jalur-jalur pendek seperti Toba dan Selayar.

“Dengan subsidi ini, tentu kualitas safetynya kita persyaratkan sesuai dengan standar keselamatan pelayaran yang ada,” pungkasnya seperti dikutip dari Okezone.

Kementerian Perhubungan terus mendorong berjalannya konektivitas tol laut dalam rangka menciptakan disparitas harga yang terjadi antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.

Salah satunya melalui tol laut yang di dalamnya terdapat angkutan kapal-kapal kerute-rute perintis. Dalam perjalanannya, program tol laut yang dimulai sejak 2015 hingga 2018 memiliki belasan rute.

Rute-rute tersebut menyinggahi puluhan pelabuhan di Indonesia memanfaatkan kapal-kapal milik BUMN, seperti PT Pelni dan ASDP. Selain memanfaatkan kapal milik BUMN, Kementerian Perhubungan juga memanfaatkan kapal-kapal milik pelayaran swasta Indonesia. (*/KoranSindo)