Komentar
"Karenanya, semua pihak harus bersinergi dan berkolaborasi untuk menyelaraskan program-program yang memihak kepada pengembangan usaha dan armada angkutan laut nasional," ujar Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan, Sugeng Wibowo, mewakili Dirjen Perhubungan Laut saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Usaha dan Armada Angkutan Laut Tahun 2018 di Hotel Santika Premiere Jakarta, Kamis (27/12).
Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, saat ini hampir seluruh angkutan penumpang dan barang nasional diangkut oleh kapal berbendera Indonesia.
"Begitu pun dengan jumlah armada nasional meningkat secara signifikan dari 6.041 unit kapal pada tahun 2005 menjadi sekitar 29.928 unit kapal pada tahun 2018," ungkap Sugeng.
Namun dengan luasnya wilayah Indonesia yang harus dilayani dengan angkutan laut, lanjut Sugeng, masih terbuka luas potensi untuk mengembangkan usaha dan armada angkutan laut nasional kita.
"Dengan political will Pemerintah yang kuat untuk mengembangkan dunia pelayaran nasional baik melalui program tol laut dan cita-cita sebagai poros maritim dunia, berbagai kebijakan perlu ditingkatkan dan selaraskan mulai dari sektor finansial, industri perkapalan maupun perdagangan untuk mendukung industri pelayaran nasional yang andal dan berdaya saing," imbuh Sugeng.
Sugeng meyakini, tantangan ke depan semakin besar karena tuntutan dan perkembangan zaman yang semakin maju. Untuk itu, diperlukan kerja keras dan inovasi untuk mendukung penuh program pemerintah dalam memberikan pelayanan konektivitas transportasi laut kepada masyarakat.
"Kita harus yakin bahwa kita tidak hanya bisa menjadi tuan rumah pelayaran di negeri sendiri tetapi juga mampu bersaing di pelayaran internasional," tegasnya.
Sebagai informasi, FGD yang mengangkat tema “Sinergitas Kementerian/Lembaga dalam Mewujudkan Pelayaran Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing” ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan DPP INSA serta dihadiri oleh perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut, perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, asosiasi dan perusahaan pelayaran. (*)
