Ekspor Perdana Cangkang Sawit Dari Pelabuhan Belang belang -->

Iklan Semua Halaman

Ekspor Perdana Cangkang Sawit Dari Pelabuhan Belang belang

23 Januari 2019
eMaritim.com, 23 Januari 2019


Pelabuhan Belang belang akhirnya berhasil melakukan ekspor perdana cangkang sawit pada 21 Januari 2019 kemarin. Seremoni pengapalan perdana itu ditandai dengan penyerahan Surat Persetujuan Berlayar dari KUPP Belang belang yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada nakhoda kapal MV Hayabusa.

Selama ini pelaku usaha melihat peluang pada Cangkang Sawit, namun kendala yang dihadapi tidak sedikit, dimana Cangkang tersebut sudah hampir 2 tahun tertumpuk di Pelabuhan Belang belang. Tetapi dengan adanya dukungan yang baik dari pihak pelabuhan kepada pelaku usaha akhirnya terlaksana juga ekspor tersebut, yang dilakukan oleh PT Jambi Nusantara Energi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sangat mengapresiasi para pelaku usaha Cangkang dan juga beharap banyak kepada kepemimpinan Capt Kristina Anthon di Belang belang agar bisa terus mensuport pelaku usaha melalui transportasi laut.

Secara Geografis pelabuhan Belang belang terletak pada ALKI II yg dilalui pelayaran Nasional dan Internasional. Diharapkan dengan kerjasama yang baik antar pihak, maka pelabuhan Belang belang bisa berperan lebih jauh dalam mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia

KUPP Belang belang Capt.Kristina Anthon mengatakan;
"Dahulu cangkang sawit masih merupakan sampah yang belum dimaksimalkan di provinsi Sulawesi Barat, setelah melalui beberapa usaha dan kajian, akhirnya kami mampu membantu pemerintah daerah dan industri sawit dalam merealisasikan pemanfaatan cangkang sawit secara maksimal dengan cara ekspor langsung ke luar negeri. Untuk kapal pertama ini MV Hayabusa akan membawa muatan tersebut ke Jepang dengan kondisi penuh".


Pelabuhan Belang belang sendiri masih termasuk pelabuhan yang belum dikomersialkan, dan masih dikelola negara. Keberhasilan melakukan ekspor muatan adalah sebuah pencapaian yang sangat dibanggakan oleh seluruh pihak terkait di Sulawesi Barat.(jan)