Komentar
Demikian disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan
Laut Capt. Wisnu Handoko saat memimpin pertemuan dengan para stakeholder dan
instansi terkait guna membahas tentang penerapan rute kapal Roll-On Roll-off
(RoRo) Dumai – Malaka bertempat di Kantor Pelindo I Dumai pada (23/1).
"Pertemuan ini digelar sebagai tindak lanjut dari
Pertemuan Bilateral 2nd Task Force Meeting on Dumai-Malaka RoRo Shipping
Service antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Ministry of
Transport Malaysia, yang dilaksanakan di Hotel Pangeran, Pekanbaru pada tanggal
6 September 2018 yang lalu," kata Wisnu.
Kerjasama RoRo antar negara ASEAN sendiri, menurut Wisnu,
memang menjadi highlight pembahasan pada Pertemuan 24th ASEAN Transport
Ministers Meeting yang digelar pada 5-9 November 2018 di Bangkok, Thailand, di
mana para pemimpin negara-negara ASEAN berharap kerjasama tersebut dapat segera
terwujud. Namun demikian, Wisnu menambahkan, bahwa fakta di lapangan terdapat
banyak kendala yang terjadi.
“Dalam kasus RoRo Bitung-Davao/General Santos misalnya,
terdapat beberapa hal yang perlu diinventarisir seperti jumlah dan jenis
komoditas yang diangkut, serta kesiapan pihak operatornya yang masih kurang,”
ungkap Wisnu.
Menurutnya diperlukan persiapan, perencanaan, dan koordinasi
yang lebih baik supaya kendala-kendala serupa tidak lagi terjadi pada
pelaksanaan RoRo Dumai-Malaka meningat dibukanya rute RoRo Dumai-Malaka ini
memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya wilayah
Riau.
Lebih lanjut, Wisnu menyampaikan, bahwa PT. ASDP telah
menyiapkan 2 (dua) kapal untuk digunakan pada rute Dumai – Malaka, yaitu KMP.
JATRA I dan KMP. JATRA II.
“KMP JATRA I memiliki bobot 3.871 Gross Ton dengan kapasitas
700 orang penumpang dan 50 unit kendaraan. Sedangkan KMP JATRA II memiliki
bobot 3.902 Gross Ton dengan kapasitas 527 penumpang dan 54 unit kendaraan,”
jelasnya.
Wisnu menambahkan, bahwa dari sisi perhubungan laut bisa
dikatakan sudah siap, terminal penumpang sudah beroperasi. Namun demikian,
masih terdapat beberapa pending matters dari sisi perhubungan darat seperti
standard safety, roda, mesin, dan sebagainya. Selain itu, customs dan komoditi
pun harus menjadi perhatian.
Sedangkan dari sisi perhubungan darat, belum dicapai
kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia terkait spesifikasi teknis
truk/kendaraan roda empat yang akan masuk/keluar Pelabuhan dan melintasi
wilayah perbatasan kedua negara.
Adapun terkait dengan kendaraan yang keluar masuk, Wisnu
menegaskan perlu dilaksanakan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas
Perhubungan, Bea Cukai, dan kepolisian untuk mempersiapkan secara khusus
regulasi dan Standard Operasional Prosedur yang akan diberlakukan.
“Untuk itu, masih perlu dilakukan koordinasi yang intensif
antara instansi-instansi terkait, baik secara internal di Indonesia, maupun
instansi-instansi antara dua negara. Namun, kita berharap rute RoRo Dumai –
Malaka dapat diterapkan pada kuartal keempat tahun 2019 ini,” pungkas Wisnu. (*/hp)
