Komentar
Ungkapan itu disampaika Ketua Delegasi Indonesia Arif Toha pada pertemuan 3rd Task Force
Melaka-Dumai RoRo Ferry Operation Meeting di Kuala Lumpur, Malaysia Kamis
(4/4/2019).
Arif Toha, mengungkapkan,
pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari 2nd Task Force Melaka-Dumai
RoRo Ferry Operation Meeting yang digelar di Pekanbaru pada bulan September
tahun 2018 yang lalu.
“Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tindak lanjut
dari pertemuan sebelumnya yang menghasilkan beberapa kesepakatan antara Indonesia
dan Malaysia,” ujar Arif.
Pada pertemuan sebelumnya, salah satu pembahasan adalah
terkait Standar Operasi dan Prosedur (SOP) dari Customs, Immigration,
Quarantine and Security (CIQS) di kedua negara. Telah disepakati, bahwa kedua
negara harus melaksanakan dan mempraktekan persyaratan CIQS yang telah ada dan
dilaksanakan di negara masing-masing.
“Oleh karena itu, kita tidak akan merancang SOP atau
peraturan baru, namun hanya akan menyamakan SOP di Pelabuhan masing-masing
negara. Semua Departemen CIQS akan bekerja sama dengan Operator Pelabuhan
masing-masing dan nantinya akan mendapatkan tinjauan dan umpan balik terkait
persyaratan teknis terkait persyaratan teknis dan administrasi CIQS dalam
pengimplementasian RoRo Dumai-Malaka di Pelabuhan masing-masing,” jelas Arif.
Persyaratan peraturan transportasi darat juga menjadi
highlight pembahasan antara Indonesia dan Malaysia.
Kedua negara sepakat untuk menyempurnakan aturan-aturan yang
ada tentang transportasi darat di negara masing-masing. Selain itu, harus
ditetapkan Standar Operasi Prosedur sebelum layanan RoRo Dumai-Malaka
diimplementasikan, termasuk yang terkait dengan pembatasan jenis-jenis
kendaraan yang boleh memasuki kedua negara.
“Terkait hal tersebut, kita telah sepakat untuk membentuk
sub-committee yang akan membahas khusus mengenai transportasi jalan dengan masa
waktu kerja selama 4 bulan,” ungkap Arif.
Arif melanjutkan, bahwa Sub-Committee ini akan melakukan
kunjungan ke Dumai pada bulan Juli mendatang untuk melakukan site visit terkait
kondisi jalan di Dumai.
“RoRo Dumai-Malaka ini diharapkan dapat diimplementasikan
melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)
antara Indonesia dan Malaysia pada akhir tahun ini,” imbuh Arif.
Lebih lanjut, Arif menjelaskan bahwa awalnya Indonesia dan
Malaysia telah sepakat untuk meresmikan pengimplementasian Rute RoRo rute
Dumai–Malaka ini melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of
Understanding (MoU) pada kuartal 1 tahun 2019.
Namun demikian pada Pertemuan Sub-Regional Brunei
Darussalam-Indonesia-Malaysia-the Philippines-East ASEAN Growth Area
(BIMP-EAGA), negara-negara BIMP sepakat untuk memperpanjang pembahasan terkait
MoU tersebut.
“Hal ini disebabkan karena MoU tersebut tidak hanya akan
terbatas pada Indonesia dan Malaysia semata, namun juga Brunei Darussalam dan
Filipina sebagai kerangka kerja untuk rute-rute yang akan diajukan di masa
mendatang oleh negara-negara BIMP dan IMT,” pungkas Arif.
Sebagai informasi, Rute RoRo Dumai-Malaka ini merupakan
Pilot Project untuk ASEAN Single Shipping Market (ASSM). Indonesia sendiri
telah melakukan pembahasan intensif terkait persiapan pengoperasian RoRo
Dumai-Malaka ini sejak diselenggarakannya 2nd Join Task Force Meeting di
Pekanbaru, Indonesia pada bulan September tahun 2018. (*/hp)
