Komentar |
| Ilustrasi |
Hal ini membuat pemerintah pusat turun tangan untuk
menyelesaikan proyek pembangunan pelabuhan tersebut, termasuk dari sisi
pendanaan.
Direktur Perbenihan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP), Coco Kokarkin Soetrisno, mengatakan bahwa mangkraknya proyek tersebut
karena kendala pada pendanaan.
"Kita sudah memberikan bantuan sejak 2012. Kita kasih
DAK untuk kabupaten. Namun sekarang kan jadi milik provinsi, provinsi tidak ada
anggaran. Tapi ini terus jalan dan sudah dinyatakan sebagai pelabuhan
Cisolok," kata dia, saat ditemui, di Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa
(2/4).
Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan beberapa rencana
pengembangan pelabuhan. Salah satunya akan dilakukan pengerukan. Sebab saat ini
daerah sekitar pelabuhan dangkal sehingga menyulitkan kapal ikan untuk
bersandar.
Dia menyebutkan akan ada beberapa kementerian lain yang akan
terlibat dalam pembangunan dan pendanaan proyek, seperti Kementerian
Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri. "Ada terus semua sarana SPBN nya
disediakan. Berkoordinasi dengan Pertamina. Kita juga koordinasi dengan Ditjen
Perhubungan Laut supaya mempermudah perizinan kantor Syahbandar di sana,"
lanjut dia.
Meskipun tidak menyampaikan secara terperinci biaya
pengembangan pelabuhan Cisolok, tapi dia mengatakan bahwa untuk menambah
panjang breakwater alias pemecah ombak saja membutuhkan biaya Rp 10 miliar per
meter. "Tadi 1 meter lari Rp 10 miliar. Kan diperpanjang. Bertambah satu
meter, tambah Rp 10 miliar," urai dia.
"Kalau dikeruk, belum diperpanjang mulutnya, pemecah
ombaknya. Kalau tidak diperpanjang percuma. Biaya keruk sendiri. Nanti biaya
perpanjangan 1 meter lari Rp 10 miliar," imbuhnya seperti dikutp
Merdeka.com.
Saat ini, telah dibentuk tim dipimpin oleh Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mengurus pembangunan tersebut. Nantinya
tim ini yang akan menyiapkan rencana pembangunan serta jumlah anggaran yang
dibutuhkan. Biaya pembangunan pelabuhan Cisolok nantinya akan dimasukkan dalam
APBN 2020. (*)
