
Jakarta,
eMaritim.com - Operator kapal angkutan
Tol Laut yang berkinerja buruk akan dikenakan sanksi keras, menyusul adanya keluhan masyarakat soal sering terlambat
masuknya kapal dari jadwal yang telah ditentukan.
Berdasarkan laporan masyarakat itu, Menteri Perhubungan Budi
Karya Sumadi berjanji akan memberikan tegoran dan sanksi keras kepada operator
kapal. Seperti keterlambatan jadwal kedatangan Kapal Tol Laut di Pulau Kisar,
Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku dan Pulau Larat, Kabupaten Kepulauan
Tanimbar.
"Untuk itu kami secara tegas akan menegur dan
memberikan sanksi kepada para operator kapal yang tidak menjalankan
kewajibannya sehingga masyarakat di wilayah 3TP menjadi kesulitan dan logistik
mengalami keterlambatan,” tegas Menhub
Budi.
Berdasarkan keterangan Ditjen Perhubungan Laut,
keterlambatan dikarenakan Kapal Feeder Kendagha
Nusantara V yang melayani rute Moa – Larat – Kisar – Moa mengalami
kerusakan crane, sehingga memerlukan waktu perbaikan.
Namun demikian, pada Selasa (2/7/2017) , dilaporkan Kapal
Feeder Kendagha Nusantara V sudah selesai diperbaiki dan telah melakukan
beroperasi kembali.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Menhub Budi telah
menginstruksikan kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk menyiapkan kapal
pengganti dan menindak serta mengganti operator yang lebih kompeten.
“Saya juga mengintruksikan kepada Dirjen Perhubungan Laut
untuk menindak operator kapal terkait dan menyiapkan kapal pengganti,”ujar
Menhub Budi.
Agar tidak terjadi lagi keterlambatan pengantaran logistik
melalui Tol Laut, Menhub Budi mengatakan akan mengimplementasikan pengawasan
berbasis teknologi informasi.
Menhub Budi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh
elemen masyarakat yang melaporkan secara langsung maupun tertulis terkait
permasalahan Tol Laut di lapangan. Dengan adanya laporan itu pemerintah dapat
mengetahui permasalahan secara langsung untuk segera diatasi.
Terkait kritikan dan laporan kinerja pelayanan tol laut
tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, telah memerintahkan
Dirjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi
“Saya minta seluruh stakeholder di sektor transportasi laut
untuk ikut mendukung program ini,” kata Memhub Budi.
Menhub Budi juga mengatakan , segera melakukan evaluasi
penyelenggaraan Tol Laut, terutama
periode Januari - Juni Tahun 2019. (hp)