Komentar |
| ilustrasi |
Jakarta, eMaritim.com – Ketua Umum Ikatan Perusahaan
Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), Eddy Kurniawan
Logam mengatakan, Industri perkapalan nasional membutuhkan regulasi pembiayaan
pengadaan kapal dengan periode yang panjang yakni sekitar 15-20 tahun, lantaran
life time operasional kapal rata-rata mencapai 25 tahun.
“Dengan skema pembiayaan yang menarik diharapkan
proyek-proyek pengadaan kapal oleh swasta nasional dapat dibangun di dalam
negeri,” tuturnya.
"Indonesia masih mengakui depresiasi atau umur layak
pakai kapal itu 25 tahun, jika ada paket regulasi pembiayaan dengan tenor yang
panjang maka akan menjadi stimulus industri perkapalan nasional," ujarnya
saat jumpa pers, usai Seminar Pembiayaan Industri Maritim, yang digelar
IPERINDO, di Jakarta pada Rabu (17/7/2019).
Pada rangkaian seminar itu, juga dilakukan launching
Direktori IPERINDO dan Halal Bi Halal.
Selain itu, yang menghambat industri kapal nasional juga akibat suku
bunga pinjaman di lembaga perbankan nasional terlampau tinggi yakni 12-13
persen, padahal di negara lain hanya sekitar 5-6 persen.
Eddy mengatakan, dengan stimulus kebijakan itu, bisa
mengurangi defisit neraca berjalan RI mencapai 1 milliar dollar per tahun
akibat importasi kapal oleh swasta. Mengingat, ada kebutuhan tambahan kapal di
Indonesia rata-rata mencapai 1.300 unit per tahun.
"Dengan pembiayaan kapal yang menarik kami optimistis
swasta beralih sukarela bangun kapal di dalam negeri. Bahkan bisa mendorong
kegiatan ekspor kapal, bukan impor kapal ," paparnya.
Insentif lainnya, imbuh dia, bisa mencontoh negara lain
seperti China yang memberikan insentif kepada industri kapalnya berupa
pengembalian biaya 15 persen dari harga
kapal yang di ekspor.
Eddy mengungkapkan, pasca 13 tahun implementasi keharusan
penggunaan kapal berbendera Indonesia terhadap pengangkutan di dalam negeri
atau asas cabotage, telah terjadi pertumbuhan kapal mencapai 18 ribu unit.
"Intinya, kami butuh regulasi yang mendorong
pertumbuhan industri kapal nasional, dan menekan importasi kapal,"
tuturnya
Eddy mengatakan, kendati order ke galangan kapal nasional
belum maksimal saat ini, tetapi pihaknya optimistis industri kemaritiman
kedepan bisa bangkit dan menjadi motor perekonomian nasional.
Dia mengungkapkan, keanggotaan IPERINDO juga terus tumbuh.
Jika pada tahun 2018, tercatat 154 perusahaan yang menjadi anggota, namun pada
saat ini mencapai 200-an anggota.
Agunan
Rochma Hidayanti Kabag Departemen Penelitian dan Pengaturan
Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, hingga kini, portofolio
kredit perkapalan hanya tiga persen dari
total kredit yang telah disalurkan perbankan yang mencapai 6000-an kredit.
Eko Setiawan, Kepala Divisi Menengah PT.Bank Negara
Indonesia (Persero),Tbk, memastikan proyek pembangunan kapal bisa diagunkan
kepada pihak perbankan untuk memperoleh kredit pembiayaan.
"Kapal dan proyek pembangunan kapal bisa dijadikan
agunan di lembaga perbankan apalagi kalau obyeknya (kapal) tersebut dibangun di
dalam negeri," ujar Eko saat menjadi nara sumber pada seminar tersebut.
Dia mengatakan, mengingat lamanya umur operasional kapal
(life time), semestinya bisa menjadi acuan dalam menentukan jangka waktu
penyaluran kredit perbankan atas obyek kapal atau proyek pembangunan kapal
tersebut.
"Life time kapal itu cukup lama, kenapa harus mematok
5-6 tahun rata-rata kreditnya di perbankan," ucapnya.
Menurutnya, patokan jangka waktu pembiayan kredit perkapalan
seharusnya mengacu pada masa operasional kapal, apalagi kalau kapal tersebut
secara rutin dilakukan maintenance maupun repair.
Sedangkan menyangkut suku bunga perbankan bagi pembiayaan
industri perkapalan, Eko menyatakan, pihak perbankan pastinya akan memberikan
tingkat suku bunga yang baik kalau usaha/obyeknya bagus dan prospektif.
"Pasti diberikan suku bunga yang baik dibanding sektor
yang lainnya kalau hasil investigasi perbankan menilai industri itu sangat
prospektif,"cap Eko.(Syam S)
