DItjen Hubla Selidiki Pelaut WNA Yang Gunakan Ijazah Palsu

Iklan Semua Halaman

DItjen Hubla Selidiki Pelaut WNA Yang Gunakan Ijazah Palsu

Rabu, 28 Agustus 2019
 
Jakarta, eMartim.com - Dirkektorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tegaskan, seluruh ijazah pelaut yang diterbitkan sudah sesuai prosedur baku dan tidak ada yang diberikan kepada pihak asing.

Penegasan itu disampaikan Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Sudiono menyikapi  isyu maraknya peredaran ijazah palsu yang diklaim sejumlah pihak dimiliki para pelaut asing.

Seperti pelaut asal India, Pakistan dan negara-negara lain. Sudiono memastikan, ijazah pelaut WNA yang diisukan diterbitkan pemerintah Indonesia adalah palsu.

Untuk menyelidiki   isu  tersebut, ungkap Sudiono, pihaknya bersama Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tengah melakukan investigasi lanjutan mencari sumber kebocoran terkait dengan penerbitan sertifikat Pelaut secara tidak sah.

Kemenhub dan BSSN akan melaksanakan IT Security Assessment pada Infrastruktur Kementerian Perhubungan serta melakukan koordinasi strategi dan upaya untuk menciptakan ketahanan siber di sektor transportasi laut.

“Kini kami sedang mengembangkan sistem baru dengan menggunakan teknologi terkini yang rencananya bisa dipergunakan pada tahun 2020,” ungkap Sudiono, dalam pernyataannya Rabu (28/8/2019) di Jakarta.

Bersamaan dengan pengembangan sistem baru tersebut, Sudiono menambahkan, pihaknya juga telah melakukan tindakan preventif, antara lain melakukan pergantian berkala password untuk akses server, akses VPN client serta akses admin aplikasi.

“Selain itu, kita juga lakukan analisa terhadap log server, log database, dan log aplikasi untuk mengetahui waktu dan computer yang digunakan oleh oknum dalam menginput data,” jelasnya.

Salah satu kegiatan yang kita laksanakan di bawah payung kerjasama dengan BSSN adalah melakukan Technical Risk Assessment pada Aplikasi Sertifikat Kepelautan yang berbasis web.

Sudiono menjelaskan, bahwa tahap awal Technical Risk Assesment mendapati terdapat adanya dugaan awal celah keamanan dikarenakan banyaknya pihak yang terkait dengan aplikasi tersebut, sehingga meningkatkan attack vector yang berarti semakin luasnya sumber serangan.

“Karena dalam penggunaan, aplikasi tersebut terbagi ke dalam beberapa hak akses user dan menggunakan jaringan VPN sehingga potensi serangannya tinggi,” jelas Sudiono.

Lebih lanjut, perbaikan menurut Sudiono, juga dilakukan dari sisi teknis untuk menutup celah keamanan yang berhasil ditemukan berdasarkan hasil assessment oleh BSSN.

“Sedangkan untuk sertifikat pelaut yang teridentifikasi telah diinput secara tidak sah ke dalam sistem sudah pasti akan kami suspend,” terang Sudiono.

Sekali lagi ditegaskan bahwa Kementerian Perhubungan sejak amandement STCW 2010 tidak pernah menerbitkan ijazah pelaut untuk Warga Negara Asing (WNA) dan memastikan ijazah pelaut WNA yang diisukan diterbitkan Indonesia adalah tidak sah.

Sedangkan sertifikat pelaut untuk WNA sebelum STCW amandement 2010 harus diverifikasi ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dengan mengirimkannya melalui email : kepelautan@dephub.go.id.