Pelaku Usaha Transportasi Barang dan Penumpang Ingin Keadilan Pendanaan -->

Iklan Semua Halaman

Pelaku Usaha Transportasi Barang dan Penumpang Ingin Keadilan Pendanaan

04 September 2019
 
Jakarta, eMaritim.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perhubungan mengeluhkan skema pembiayaan bagi sektor transportasi nasional masih berjangka waktu pendek dengan beban bunga yang cukup tinggi.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, peran transportasi sangat penting dalam sistem konektivitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan ekonomi serta kedaulatan suatu negara.

"Pengembangan sistem transportasi yang andal, efisien dan berdaya saing akan serta merta menstimulus pembangungan di bidang ekonomi," kata Carmelita di Jakarta, Selasa (03/09/2019), saat KADIN Bidang Perhubungan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Sektor Perhubungan bertema “Mewujudkan Transportasi Umum yang Andal, Efisien dan Berdaya Saing melalui Skema Pembiayaan Infrastruktur.

Menurut Carmelita, penyelenggaraan transportasi di Indonesia masih dihadapi oleh berbagai tantangan. Seperti dalam hal implementasi kebijakan yang bersifat parsial pada masing-masing sistem transportasi nasional, baik dalam hal pembangunan infrastruktur moda transportasi, sarana prasarana pendukungnya dan pengoperasiannya belum terintegrasi secara baik, bahkan terkesan tumpang tindih.

Tantangan lainnya adalah ketidakharmonisan kebijakan antara kebijakan sektor transportasi dengan kebijakan pada sektor lainnya. Misalnya, kebijakan industri mobil dan sepeda motor yang terus menggenjot produksinya untuk dipasarkan di dalam negeri, menjadi kontra produktif dengan kebijakan transportasi yang mengutamakan angkutan umum, atau angkutan massal guna mengurangi kongesti atau kemacetan jalan, terutama di kawasan perkotaan.

Kondisi tersebut berdampak terhadap inefisiensi perekonomian nasional, khususnya tingginya biaya logistik.

Guna mewujudkan transportasi umum yang andal, efisien dan berdaya saing tersebut, maka sektor transportasi perlu mendapatkan jaminan penyediaan dana yang memadai baik dalam rangka investasi moda transportasi maupun sarana prasarana pendukungnya.

Komite Tetap Kadin Perhubungan Bidang Perhubungan Laut Nova Y. Mugijanto mengatakan, para pelaku usaha di sektor transportasi mengharapkan adanya skema pembiayaan yang serupa dengan skema pembiayaan infrastruktur, yang memiliki tenor atau waktu pengembalian berjangka panjang dan suku bunga yang kompetitif.

Saat ini, skema pembiayaan bagi sektor transportasi nasional masih berjangka waktu pendek dengan beban bunga yang cukup tinggi. Sedangkan jenis usaha di sektor transportasi merupakan sektor usaha yang padat modal dan padat karya dengan tingkat pengembalian investasi yang panjang. Karena itu diperlukan skema pembiayaan dengan jangka waktu yang panjang.

Untuk itu, Kadin mengusulkan agar angkutan barang dan penumpang dapat dimasukkan sebagai pendanaan infrastruktur seperti yang tertuang dalam PM Keuangan No 100/PMK 010/2009.

Melalui acara ini, diharapkan akan ada informasi dan solusi terkait skema pembiayaan bagi sektor transportasi. “Dari acara ini, kita akan mengidentifikasi persoalan terkait pembiayaan di sektor transportasi dari seluruh stakeholder untuk nantinya diberikan kepada pemerintah sebagai masukan,” ujar Nova.

Dia menambahkan, Acara yang diselenggarakan pada Selasa, 3 September 2019 di Menara Kadin Indonesia bertujuan mencari solusi yang kongkrit agar pembiayaan sektor transportasi dan infrastruktur menjadi lebih efektif dan efisien guna terciptanya industri yang memiliki daya saing. Lain itu, untuk mengidentifikasi dan memitigasi resiko sektor transportasi darat, laut, dan udara.