London, eMaritim.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi,
menyampaikan komitmen dan kontribusi Indonesia di maritim dunia dalam
menciptakan pelayaran yang selamat, aman, serta berwawasan lingkungan di depan
174 negara anggota International Maritime Organization (IMO) yang hadir pada
Sidang Majelis IMO ke-31 di London, Inggris hari ini, (26/11).
Dalam General Statement yang disampaikannya di hadapan
seluruh perwakilan negara IMO yang hadir dalam Sidang tersebut, Menhub Budi
mengatakan bahwa sebagai satu-satunya platform kerjasama multilateral yang
dipercayakan untuk memastikan terwujudnya keselamatan dan keamanan maritim
dunia, IMO telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Internasional dalam
upaya melindungi masa depan laut, yang merupakan warisan bersama.
“kegiatan pelayaran melalui laut telah memungkinkan
perdagangan dan perekonomian global berkembang secara signifikan, sehingga
memungkinkan banyak negara, termasuk Indonesia untuk mengembangkan dan
meningkatkan kondisi sosial ekonomi,” ujar Budi.
Untuk itulah, sebagai anggota IMO sejak tahun 1961 dan
anggota Dewan yang berdedikasi sejak 1973, Indonesia telah dan akan terus
secara aktif mengambil bagian dalam meningkatkan implementasi konvensi,
standar, dan pedoman IMO.
“Indonesia akan terus mendukung IMO dalam
mengimplementasikan Rencana Strategis serta program-program mendatang, yang
memungkinkan IMO dapat secara optimal memimpin seluruh anggotanya dalam upaya
mewujudkan terciptanya keseimbangan antara kebutuhan untuk pembangunan ekonomi,
fasilitasi perdagangan internasional, keselamatan, keamanan dan juga
perlindungan lingkungan dari pelayaran internasional,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Menhub Budi juga menyampaikan
kontribusi serta inisiatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia
sebagai anggota Dewan IMO selama dua tahun terakhir, di antaranya adalah
tentang proposal Indonesia tentang Skema Pemisahan Lalu Lintas (Traffic
Separation Scheme/TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok yang telah diadopsi pada
Sidang Maritime Safety Committee ke-101 pada bulan Juli lalu.
Selain itu, terkait dengan implementasi konvensi IMO,
Indonesia bangga telah menjadi Negara Pihak pada Konvensi tentang Standar
Pelatihan, Sertifikasi dan Penjagaan Kapal bagi Personil Kapal Penangkap Ikan
(Konvensi STCW-F) dan saat ini tengah prosedur internal terakhir untuk
mengaksesi Konvensi Nairobi tentang pengangkatan bangkai kecelakaan kapal.
Lebih lanjut, Menhub Budi juga menyampaikan komitmen
Indonesia terkait perlindungan lingkungan laut, khususnya dalam mengatasi
sampah plastik di laut.
“Terkait perlindungan lingkungan maritim, Indonesia
berkomitmen untuk dapat menerapkan aturan yang dikeluarkan oleh IMO terkait
batas kandungan sulfur pada bahan bakar kapal pada tahun 2020 dan masih secara
aktif terlibat dalam dua proyek utama IMO terkait lingkungan, yaitu MEPSEAS dan
Glofouling Partnership Projects,” jelasnya.
Namun demikian, Menhub Budi beranggapan, bahwa seluruh
komitmen dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan maritim tidak akan dapat
tercapai tanpa terlebih dahulu memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
di dunia Maritim.
“Peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas utama pada
program kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk itu Indonesia akan terus
meningkatkan kerjasama dengan IMO dalam meningkatkan kapasitas SDM melalui IMO
Technical Cooperation Program,” katanya.
Sebagai langkah awal, Indonesia telah menyelenggarakan
sebuah kursus singkat tentang Non-Convention Vessel Standard atau Standar Kapal
Non-Konvensi pada awal bulan November 2019 untuk berbagi pengalaman Indonesia
tentang penerarapan standar tersebut sekaligus mempererat hubungan kerjasama
Selatan-Selatan.
“Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih
kepada Brunei Darussalam, Kamboja, Fiji, Kenya, Maladewa, serta Timor-Leste
yang telah berpartisipasi pada kursus tersebut,” tambahnya.
Selanjutnya, Budi kembali menekankan komitmen Indonesia
untuk terus bekerjasama dengan IMO dan seluruh anggotanya dalam mencapai tujuan
IMO guna menciptakan pelayaran yang aman, selamat serta berwawasan lingkungan.
“Untuk dapat mencapai tujuan inilah, Indonesia siap untuk
kembali bekerjasama menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C Periode Tahun
2020-2021,” tutupnya.
PENCALONAN BPK SEBAGAI EXTERNAL AUDITOR IMO
Selain agenda pemilihan kembali Indonesia menjadi Anggota
Dewan IMO Kategori C Periode 2020-2021, satu agenda yang menjadi kepentingan
Indonesia pada Sidang Majelis IMO ke-31 adalah pencalonan Badan Pemeriksa
Keuangan Indonesia (BPK) sebagai External Auditor IMO Periode 2020-2023.
“Indonesia menominasikan BPK untuk menjadi external auditor
IMO yang siap berkomitmen untuk memberikan jasa audit yang berkualitas tinggi
dan cost-efficient bagi IMO,” tukas Menhub Budi.
Budi menjelaskan, bahwa Indonesia memiliki keyakinan untuk
menawarkan dukungan profesional BPK kepada IMO berdasarkan pengalaman bergengsi
BPK menjadi Auditor Eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada
periode 2016-2018, 2018-2019, dan 2019-2021.
Menurut Budi, pengajuan BPK sebagai Eksternal Auditor IMO
ini selain untuk menunjukkan profesionalitas sekaligus untuk mendukung politik bebas
aktif Indonesia.
“Apabila terpilih, selain mengaudit IMO, BPK juga akan
mengaudit institusi pendidikan di bawah IMO, yakni WMU dan IMLI,” ungkapnya.
Menurut Budi, selain menawarkan profesionalitas, BPK juga
menawarkan efisiensi harga yang bisa menjadi pertimbangan lebih bagi IMO untuk
dapat memilih BPK menjadi Eksternal Auditor IMO.
“Jasa audit yang ditawarkan oleh BPK bukan hanya financial
audit, namun juga performance audit. Selain itu, BPK juga menawarkan fee yang
lebih rendah, sehingga tentunya dapat menjadi pertimbangan dari sisi efficiency
expense,” tutup Budi.