Perempuanan di Dunia Maritim Indonesia Ikut Menjadi Pembahasan IMO

Iklan Semua Halaman

Perempuanan di Dunia Maritim Indonesia Ikut Menjadi Pembahasan IMO

Jumat, 29 November 2019
 
London, eMaritim.com - Kesetaraan gender, sebagai salah satu cara pandang yang diakui dapat mendorong terciptanya masa depan yang berkelanjutan merupakan salah satu dari 17 Sustainable Developent Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang disepakati untuk dapat diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia.

International Maritime Organization (IMO) sebagai salah satu organisasi di bawah naungan PBB memiliki komitmen untuk membantu Negara Anggota PBB untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Untuk itulah, di sela-sela Sidang Majelis IMO ke-31, perwakilan dari IMO menyempatkan diri melakukan pertemuan dengan Delegasi Republik Indonesia untuk membahas mengenai peran perempuan di dunia maritim Indonesia.

“Kesetaraan Gender dan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak bagi semua orang yang merupakan bagian dari SDG menjadi perhatian oleh IMO, oleh karena itulah pada tahun ini IMO mengangkat tema Empowering Women in the Maritime Community,” ujar Helen Bunie, Principal Programme Assistant dari Technical Cooperation IMO pada pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Pusat IMO pada Kamis, (28/11).

Helen mengatakan, bahwa pengangkatan tema tersebut adalah bagian dari upaya jangka panjang IMO yang berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

Penguatan peran perempuan di industri maritim, menurut Helen sangatlah penting dalam mendukung keberlanjutan dan kesuksesan di dunia modern, di mana dibutuhkan keberagaman tenaga kerja. IMO sendiri, ujar Helen, telah memiliki Program Women in Maritime yang digagas untuk mendukung pemberdayaan perempuan di sektor maritim dan akan tetap dilanjutkan di tahun-tahun mendatang.

Melalui program ini, IMO memberikan beasiswa gender specific, memfasilitasi akses pelatihan teknis tingkat tinggi bagi perempuan di sektor maritim di negara-negara berkembang, serta menciptakan lingkungan yang memudahkan perempuan dikenali dan memperoleh kesempatan dalam mengembangkan karir di bidang administrasi kelautan, pelabuhan dan lembaga pelatihan maritim.

“Selain itu, kami juga memfasilitasi keberadaan perempuan-perempuan profesional di asosiasi maritim, khususnya di negara-negara berkembang,” tambahnya.

Untuk itulah, lanjut Helen, pihaknya berusaha mencari tahu apa yang yang perlu dilakukan oleh IMO untuk turut berkontribusi dalam membantu terwujudnya kesetaraan gender di dunia maritim Indonesia.

Helen beranggapan, bahwa saat ini, dunia maritim tengah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan dukungan IMO dan organisasi lainnya, peluang dan kesempatan terbuka lebar bagi perempuan. Generasi baru yang tangguh serta perempuan-perempuan bertalenta siap menjawab tantangan ini.

“Saya rasa, mereka dapat membuktikan bahwa industri kelautan saat ini terbuka bagi siapa saja, karena ini bukan tentang gender, tapi tentang kemampuan,” tegasnya.

Hadir pula pada pertemuan tersebut adalah Ms. Kelly Irwin dari International Maritime Operation Team, UK Department of Transport. Kelly mengungkapkan bahwa UK Department of Transport memiliki penawaran program bagi para perempuan di bidang keamanan maritim, khususnya terkait dengan ISPS Code.

“Kami menawarkan dukungan dalam bentuk training khusus untuk para perempuan di dunia maritim di bidang keamanan laut dan pelabuhan,” tukasnya.

Sementara itu, hadir mewakili Delegasi Republik Indonesia pada pertemuan dimaksud, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Umiyatun Hayati Triastuti, menyampaikan bahwa Indonesia sangat mendukung pemberdayaan atau peningkatan peran perempuan di dunia maritim.

Umi menyampaikan, bahwa pihaknya juga telah memiliki program untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memperoleh pekerjaan, salah satunya di bidang maritim.

Indonesia, kata Umiyatun, menyambut baik penawaran dukungan dari UK Departement of Transport dalam meningkatkan peran perempuan di dunia maritim dalam bentuk pelatihan/training.

“Mungkin ke depan, bisa kita bicarakan lebih lanjut dan mendetail tentang pelatihan tersebut yang mungkin dapat ditujukan untuk kadet ataupun instruktur perempuan,” katanya.

Umiyatun menambahkan, bahwa Indonesia juga telah memiliki asosiasi yang menaungi perempuan-perempuan yang bekerja di dunia maritim, yakni Woman in Maritime (WIMA) Indonesia.

WIMA Indonesia dibentuk pada bulan September 2015 dan saat ini telah memiliki hampir 100 orang anggota yang berasal dari sektor pemerintahan dan sektor bisnis dan saat ini telah memiliki cabang di Surabaya.

“WIMA Indonesia acapkali terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di sektor maritim dan tergabung pula dalam proyek-proyek IMO seperti menjadi anggota dalam Taskforce Glofouling dan MEPSEAS Project,” tutupnya.

Turut hadir dalam pertemuan ini adalah Bekir Sitki Ustaoglu, Head of Asia and Pacific Section, IMO Technical Cooperation Division, Josephine Uranza, IMO Regional Coordinator for East Asia, Kelly Irwin, International Maritime Operation Team dari UK Department of Transport, serta Helen Buni, Principal Programme Assistant of IMO Technical Cooperation Division.

Sedangkan delegasi Indonesia yang hadir pada pertemuan tersebut terdiri dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Umiyatun Hayati Triastuti, Kepala Sekretariat Auditor Utama Investigasi BPK RI, Nanik Rahayu, Kepala Bagian Umum Setbadan BPSDM Perhubungan, Sindu Rahayu, Kepala Bidang Pelatihan BPSDM Perhubungan, Capt. Bharto Ari, serta perwakilan dari KBRI London, Galuh Rarasati.