Komentar
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Yugi Prayanto mengatakan,
baik pengusaha maupun pemerintah perlu menerapkan berbagai langkah antisipatif
yang bisa dilakukan mulai dari paket stimulus hingga strategi teknis yang
melibatkan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. “Adanya pandemi ini tentu mengharuskan
kita melakukan manuver dengan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran,” kata
dia.
Kadin, kata Yugi, mendukung penuh langkah Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan mengajukan sejumlah paket stimulus
ekonomi, seperti pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT) untuk dapat memasukkan produk perikanan dalam program-program
perlindungan sosial ke masyarakat yang dilaksanakan melalui APBD. Ia pun
mendukung KKP untuk dapat mengajukan tambahan dana penanganan dampak Covid-19
dengan melakukan penyisiran di pagu anggaran KKP 2020.
“Kami juga ada usulan insentif fiskal yang berupa
pengurangan PPh sebesar 30% selama 6 bulan agar dapat segera direalisasikan
untuk menjaga keberlangsungan usaha industri perikanan nasional di masa pandemi
ini”, kata Yugi.
Menurutnya, industri perikanan ikut terpukul dengan situasi
pandemi covid-19 lantaran AS, China, Jepang, beberapa negara Asia dan
negara-negara di Eropa yang menjadi tujuan utama ekspor produk perikanan
mengalami kesulitan ekonomi sehingga sulit bagi Indonesia untuk melakukan
ekspor.
Adanya stimulus ekonomi tersebut, lanjut Yugi, diharapkan
dapat menjaga perputaran ekonomi mulai dari penggerak ekonomi paling bawah seperti
nelayan dan petambak hingga industri untuk menghindari adanya pemutusan
hubungan kerja bagi karyawan di industri perikanan karena hasil laut dari
nelayan bisa terjamin untuk dapat ditampung oleh industri.
“Imbasnya juga bisa sampai pada nelayan dan petani tambak
yang merupakan akar rumput ekonomi biru, utamanya ketika tidak ada yang
menampung hasil laut, budidaya perikanan serta garam mereka. Sehingga, stimulus
ekonomi di sektor perikanan itu penting” tegas Yugi.
Menurutnya, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk
menghindari kesulitan ekonomi tersebut adalah mendorong BUMN dan sektor swasta
bahkan Kementerian lainnya untuk membeli hasil produk perikanan dan laut
Indonesia.
"Meski pasar ekspor berkurang, harapan kami pihak yang
berwenang dari pemerintahan juga tetap dapat memberikan ijin operasional ke
laut agar produksi tetap ada," tandasnya.
Sementara itu, jika stimulus ekonomi diberlakukan dan dengan
memanfaatkan cold storage yang dimiliki Indonesia maka sebagian hasil perikanan
dan laut tersebut dapat disimpan. “Jika pandemi ini berlalu maka keran ekspor
akan terbuka kembali dan hasil perikanan yang tersimpan dapat dijual kepada
negara-negara tujuan ekspor yang sebelumnya membatasi pembelian akibat pandemi
ini”.
Secara khusus, Yugi juga mengusulkan kepada pemerintah untuk
serius menggenjot bidang agrikultur dan perikanan sebagai sektor pemulihan
ekonomi wabah Covid-19 nanti. Menurutnya, kedua bidang tersebut adalah solusi
yang cukup strategis karena selain seluruh bahan baku dari dalam negeri,
produknya dibutuhkan oleh semua manusia. Karenanya, Kadin juga meminta
pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada para pelaku usaha, baik dalam
bentuk restrukturiasi kredit, maupun skema penyesuaian pajak, serta bentuk
keringanan lainnya.
