Pemerintah Harus Dukung Galangan Nasional untuk Efisiensi Logistik -->

Iklan Semua Halaman

Pemerintah Harus Dukung Galangan Nasional untuk Efisiensi Logistik

Wednesday, July 15, 2020
eMaritim.com - Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam menyatakan ada empat upaya dalam proses transformasi galangan nasional.

Pertama, go digital yang dilakukan dengan membuat informasi dockspace semudah mencari kamar hotel pada platform booking online. Upaya go digital mencakup penyediaan informasi seperti lokasi, ketersediaan tempat, fasilitas, dan review.

Kedua, fast and smooth docking process. Selama ini, walaupun biaya docking di dalam negeri lebih murah dibandingkan negara tetangga, namun ada stigma bahwa waktu docking di dalam negeri cenderung lebih lama dibandingkan dengan galangan internasional.

Ketiga, conducive environment for maritime industry grow. Peran pemerintah sangat untuk menciptakan iklim yang kondusif. Industri maritim di Korea, Jepang, China, dan Vietnam bertumbuh pesat karena ada kebijakan pemerintah yang jelas dan bersifat jangka panjang.

Keempat, making maritime industry attractive to banks and financial sector. Saat ini rata-rata investasi galangan dilakukan secara bertahap oleh pemilik. Perlu perubahan paradigma bank agar dapat memberikan kredit jangka panjang dengan suku bunga yang lebih murah kepada galangan dan pelayaran untuk pembelian kapal baru buatan dalam negeri, serta pembiayaan docking atau reparasi.

Eddy menjelaskan hal tersebut dalam Webinar ‘Strategi Galangan Kapal Nasional untuk Bangkit dan Menghadapi New Normal Pasca Covid-19’ yang diselenggarakan oleh Myshipgo pada Rabu, 15 Juli 2020.

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyatakan bahwa industri galangan kapal merupakan salah satu mata rantai penting dalam industri maritim yang sangat mempengaruhi sistem logistik nasional.

Salah satu permasalahannya adalah penyebaran yang tidak merata. Galangan kapal, misalnya, sebanyak 88 persen berada di kawasan barat dan 12 persen di kawasan timur Indonesia.

Ketidakmerataan penyebaran galangan merupakan salah satu contoh masalah ketidakmerataan infrastruktur logistik yang mempengaruhi aktivitas dan efisiensi pengangkutan barang antar wilayah di Indonesia.

Pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan industri galangan dengan insentif fiskal maupun non-fiskal, misalnya pengurangan atau penghapusan PPN dan BM. Selain itu, Pemerintah perlu mendorong dukungan berbagai pihak, termasuk perbankan.

Masalah ketidakmerataan infrastruktur dan industri pendukungnya berdampak terhadap ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat dilihat dari distribusi dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Pada tahun 2019, PDB masih terpusat di Jawa (59,00 persen) dan Sumatera (21,32 persen), diikuti Kalimantan (8,05 persen), Sulawesi (6,33 persen), Bali dan Nusa Tenggara (3,06 persen), serta Papua (2,24 persen).

Setijadi menjelaskan di wilayah-wilayah berpertumbuhan ekonomi rendah, Pemerintah harus mengimplementasikan paradigma “ship promotes the trade”. Pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur logistik, dilakukan untuk mengembangkan wilayah-wilayah pertumbuhan baru.