Gawat, Undang-undang Baru China Bolehkan Tembak Kapal Asing Di Laut China Selatan -->

Iklan Semua Halaman

Gawat, Undang-undang Baru China Bolehkan Tembak Kapal Asing Di Laut China Selatan

Friday, February 19, 2021
Ilustrasi: China Coast Guard

Para analis memperingatkan bahwa undang-undang baru China yang mengizinkan penjaga pantainya untuk menembaki kapal asing di Laut China Selatan yang disengketakan akan menargetkan lima pemerintah Asia lainnya yang memiliki klaim maritim yang bersaing dan dukungan yang semakin meningkat dari saingan negara adidaya Beijing, Washington.   


Seperti dikutip dari VOA News, Komite tetap Kongres Rakyat Nasional di Beijing mengesahkan undang-undang 22 Januari yang secara tegas mengizinkan penjaga pantai menggunakan kekuatan. Undang-undang tersebut mengatur "semua cara yang diperlukan" untuk menghentikan kapal asing, termasuk penggunaan senjata di atas kapal China.   


Armada penjaga pantai yang terdiri dari sekitar 200 kapal secara teratur bertemu kapal dari Malaysia, Filipina, dan Vietnam, tiga negara dengan klaim kedaulatan yang bersaing di Laut Cina Selatan yang kaya sumber daya yang membentang dari Hong Kong selatan ke Indonesia.   


Angkatan Laut AS secara teratur melewati kapal perang melalui jalur air seluas 3,5 juta kilometer persegi untuk memperingatkan China, bekas musuh Perang Dingin, dan menunjukkan dukungan untuk penuntut Asia Tenggara. China mengutip catatan sejarah untuk mendukung klaimnya atas sekitar 90% laut. Negara lain yakin klaim China melanggar hukum maritim internasional. 

   

"Menggunakan senjata dan kekuatan nyata terhadap orang lain akan melawan Vietnam dan Filipina dan Malaysia di Laut China Selatan karena ketidakseimbangan kekuatan yang mendukung China," kata Alexander Vuving, profesor di Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center untuk Studi Keamanan di Hawaii. "Senjata besar" di kapal penjaga pantai China akan mengintimidasi negara-negara Asia Tenggara, katanya.   


Tiga negara Asia Tenggara, ditambah penuntut yang lebih tenang, Brunei dan Taiwan, membenci China karena ekspansinya di laut, terutama di pulau Paracel dan Spratly yang sangat diperebutkan. China, yang didukung oleh angkatan bersenjata terkuat di Asia dan yang terkuat ketiga di dunia, telah membangun beberapa pulau kecil yang oleh negara-negara Asia Tenggara disebut sebagai milik mereka. Laut di sekitarnya sangat berharga untuk perikanan dan cadangan bahan bakar bawah laut.    


Menteri Pertahanan Nasional Filipina Delfin Lorenzana mengatakan hukum penjaga pantai China meningkatkan risiko "salah perhitungan" di laut, kata media domestik. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam bereaksi terhadap langkah China dengan mendesak semua negara untuk mengikuti hukum internasional.   


Pelaut Vietnam tewas pada tahun 1974 dan 1988 dalam bentrokan militer dengan China. Kedua negara saling menabrak kapal pada tahun 2014 ketika Beijing mengizinkan penempatan anjungan minyak China di perairan yang disengketakan. China dan Filipina mengalami kebuntuan pada tahun 2012 ketika pihak China mengambil kendali atas beting di sebelah barat Pulau Luzon. China dan Malaysia terkunci dalam kebuntuan mereka sendiri pada awal 2020. 


  

Penggugat Asia Tenggara juga membayangi kapal China yang lewat di dekat pulau yang diperebutkan dan mengusir kapal penangkap ikan China. 

  

Kebencian China telah tumbuh karena dukungan AS untuk penuntut Asia Tenggara termasuk pergerakan kapal perang reguler di Laut China Selatan - seperti latihan kelompok kapal induk AS awal bulan ini. Washington, yang tidak mengklaim laut, membantu melatih pasukan Filipina dan pada 2016 resmi menjual senjata mematikan ke Vietnam. Taiwan sudah membeli senjata canggih AS.   


"Saya pikir PLA [Tentara Pembebasan Rakyat China] memainkan permainan ketidakpastian itu di benak semua orang, sehingga ketidakpastian mengklaim sebagai penyangga 'jangan mengambil tindakan cepat di wilayah ini, karena kami memiliki opsi ini,'" kata Eduardo Araral, profesor madya di sekolah kebijakan publik Universitas Nasional Singapura.    


Di Beijing, Ketua Komite Tetap Li Shanzhu mengatakan hukum penjaga pantai "memberikan jaminan hukum untuk secara efektif menjaga kedaulatan nasional, keamanan dan hak-hak dan kepentingan maritim," menurut Kantor Berita resmi Xinhua.   


Penjaga pantai China memiliki kapal terbesar dari pasukan patroli mana pun di dunia, tetapi tidak bisa menandingi pasukan AS, kata Vuving.   


China malah berharap untuk mengatur ulang hubungan dengan pemerintahan Presiden AS Joe Biden setelah empat tahun yang sulit di bawah mantan presiden Donald Trump, kata Yun Sun, rekan senior Program Asia Timur di Stimson Center.    


"Konteks persaingan kekuatan besar dalam empat tahun terakhir sudah sangat negatif," kata Sun. "Jika China memiliki ekspektasi untuk perbaikan, reaksi berlebihan pada saat ini bukanlah strategi yang baik." ( Ralph Jennings / VOA)