Indonesia Mempersiapkan RUU Omnibus Dalam Penegakkan Hukum di Laut? -->

Iklan Semua Halaman

Indonesia Mempersiapkan RUU Omnibus Dalam Penegakkan Hukum di Laut?

Thursday, February 4, 2021

eMaritim- Sebagai bagian dari upaya memangkas birokrasi dan membangun sektor kelautan negara, pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan "RUU Omnibus" yang akan mengintegrasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukumnya di laut.


RUU Omninus Tentang Keamanan Laut diharapkan untuk mengintegrasikan 21 undang-undang dan memberdayakan Badan Keamanan Maritim Indonesia (BAKAMLA) untuk mengkoordinasikan beberapa lembaga dan instansi yang memiliki kewenangan penegak hukum di laut pemerintah. 

RUU tersebut merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi Presiden Joko Widodo ("Jokowi") dan bisa dibilang kelanjutan dari rencana sebelumnya untuk mengubah Indonesia menjadi kekuatan maritim.


Himbauan agar Indonesia menyadari potensi maritimnya sudah lama dilakukan. Bagaimanapun, ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 3,2 juta kilometer persegi luas laut, yang mencakup dua pertiga wilayahnya. 


Selain itu, memiliki sumber daya alam di laut yang melimpah, mulai dari perikanan - potensi 6,5 juta ton per tahun atau 7,2 persen dari potensi ikan laut global - hingga cadangan migas lepas pantai - dengan cadangan terbukti 3.602,53 juta stock tank barrels (MMSTB). Indonesia juga terletak secara strategis di persimpangan jalur pelayaran global. 


Saat mulai jabatannya pada tahun 2014, Jokowi dengan cepat mendorong gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai "Poros Maritim Dunia" (GMF).


Visi Poros Maritim Dunia pads awalnya dipuji oleh para Akademisi dan diterima secara positif oleh komunitas internasional. Tampaknya Indonesia sudah hampir mewujudkan motto Angkatan Lautnya, "Jalesveva Jayamahe" ("Di laut kita akan menang"). 


Namun, seiring waktu, komentator berpendapat bahwa hanya sedikit yang telah dilakukan. Lebih lanjut, di masa jabatan keduanya, Jokowi tampaknya telah "meninggalkan" Poros Maritim nya untuk lebih fokus pada agenda reformasi ekonomi dan pengembangan sumber daya manusianya.


Tidak terkoordinasi, tidak efektif dan lamban

Sementara itu, BAKAMLA yang dibentuk kembali oleh Jokowi pada 2014 diharapkan mampu memimpin patroli maritim dan penegakan hukum di laut. Namun, rencana tersebut belum membuahkan hasil. Hingga saat ini, setidaknya ada tujuh lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan patroli laut, dan BAKAMLA harus berbagi peran "penjaga pantai" dengan mereka, sehingga terjadi tumpang tindih.



Tata kelola maritim yang tidak terkoordinasi telah menyebabkan penegakan hukum tidak efektif dan lamban. Apalagi pemerintah Indonesia cenderung memilih membuat platform baru daripada memperbaiki masalah yang ada. 


Hal ini terlihat dari keputusan Kementerian Perikanan di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti untuk membentuk satgas baru - Satgas 115 - untuk memberantas penangkapan ikan illegal, unreported and unregulated (IUU). Hasil akhirnya hanyalah birokrasi yang lebih banyak dengan para aktor yang sangat terlibat dalam proses birokrasi.


RUU Omnibus Bill untuk Keamanan Laut diharapkan bisa menyelesaikan masalah ini. Antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan kembali keinginan Jokowi untuk menjadikan BAKAMLA sebagai lembaga terdepan untuk kegiatan penjaga pantai dan patroli laut.


RUU tersebut pada dasarnya mengabadikan BAKAMLA sebagai badan penjaga pantai utama dan eksklusif Indonesia. Dengan demikian, BAKAMLA akan dapat mengkoordinasikan berbagai lembaga dan mengelola asetnya di bawah satu payung - khususnya kapal patroli, kapal, dan kendaraan lainnya. 


Badan tersebut dapat memanfaatkan lebih dari 400 kapal patroli dari berbagai instansi - beberapa di antaranya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Polisi Laut, dan Kementerian Perikanan. 


Selain itu juga akan lebih efektif dalam penegakan hukum di laut, mulai dari pemberantasan IUU fishing, penyelundupan, dan pembajakan, hingga melakukan patroli perbatasan dan pengamanan sumber daya alam Indonesia.


Penjaga pantai yang kuat dan terintegrasi pada akhirnya akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih baik untuk melindungi perbatasannya dan melakukan aktivitas yang lebih luas di kawasan tersebut. Belakangan ini, terdapat beberapa intrusi asing ke perairan Indonesia  - terutama dari China - yang mengungkap betapa rentannya perbatasan laut Indonesia. Oleh karena itu, negara membutuhkan penjaga pantai yang lebih kuat untuk mengamankan wilayah perairannya. 


Selain itu, dengan meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, yang dipicu oleh ekspansi China yang tegas dan upaya untuk melawannya dengan "Quad" (AS, Jepang, India, dan Australia), Indonesia harus lebih terlibat dalam membangun narasi geopolitik di wilayah tersebut. . Hal ini juga sejalan dengan usulan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang mendorong kerja sama keamanan maritim untuk kebebasan navigasi di laut.


Dengan segala potensi dan posisi strategisnya di Indo-Pasifik, diharapkan Indonesia muncul sebagai pemimpin maritim di kawasan. Konsepsi GMF dan pembentukan kembali BAKAMLA bisa dikatakan sebagai awal yang baik, meski belum ada upaya untuk merealisasikan ide tersebut pada masa jabatan pertama Jokowi. 


Memang, semangat Poros Maritim Dunia bisa dibilang masih - dan harus - tetap hidup nantinya. RUU Omnibus B untuk Keamanan Laut, sebagai penggabungan Poris Maritim Dunia dan penggerak reformasi birokrasi, mungkin saja menjadi angin kedua yang dibutuhkan Indonesia untuk menjadi hub maritim global yang diimpikannya. ( Joseph Tertia / sumber: The Asian Post)