Komentar |
Jakarta, eMaritim.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, menerima kunjungan delegasi dari Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam pada Senin (19/6). Kunjungan ini bertujuan untuk membahas implementasi Maritime Single Window.
Delegasi Brunei Darussalam diterima di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, sebagai tindak lanjut presentasi Indonesia pada Sidang Facilitation Committee ke-47 di International Maritime Organisation (IMO) pada bulan Maret yang lalu.
Dalam sambutannya, Capt. Hendri Ginting, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, mengungkapkan bahwa pada Sidang IMO FAL Maret 2023, diadopsi Konvensi FAL yang mewajibkan satu platform untuk pertukaran data di pelabuhan mulai 1 Januari 2024. Presentasi Indonesia menarik perhatian negara-negara lain untuk berkunjung ke Indonesia dan mempelajari penerapan Maritime Single Window.
Ginting menyambut baik kedatangan delegasi Brunei Darussalam ke Jakarta untuk bertukar pikiran mengenai implementasi Maritime Single Window. Belakangan ini, delegasi Tanzania dan Zanzibar juga telah berkunjung ke Indonesia untuk tujuan yang sama.
Ginting menegaskan komitmen penuh Indonesia terhadap penerapan platform single window untuk standarisasi layanan dan mengurangi beban administrasi. Sejak tahun 2016, Indonesia telah menerapkan maritime single window melalui Inaportnet dengan tujuan menghilangkan hambatan dan menurunkan biaya logistik serta meningkatkan kinerja dan daya saing pelabuhan.
Ginting menjelaskan bahwa Inaportnet adalah bagian dari Indonesia National Single Window (INSW), yang memperlancar kegiatan keluar masuk kapal di pelabuhan serta kegiatan bongkar muat barang dan penumpang. Sistem ini juga berpengaruh pada lamanya kontainer berada di pelabuhan.
Indonesia saat ini tengah mengimplementasikan Maritime Single Window melalui penerapan Inaportnet di 260 pelabuhan, sehingga seluruh pelabuhan di Indonesia terintegrasi dengan Maritime Single Window.
Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mengubah sistem menjadi digitalisasi untuk mendorong kinerja positif di seluruh pelabuhan. Digitalisasi pelayanan kepelabuhanan ini dapat terwujud melalui kolaborasi dan kerja sama antara institusi/lembaga dan stakeholder terkait, serta dengan negara lain.
Diharapkan kunjungan Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam dapat memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Brunei Darussalam sebagai negara anggota ASEAN di bidang transportasi maritim, serta membuka peluang kerja sama lebih lanjut dengan IMO dan negara anggota lain terkait maritime single window.
Delegasi Brunei Darussalam mengunjungi Kantor Pusat Kementerian Perhubungan pada Senin (19/6) dan dilanjutkan dengan kunjungan ke PT. Pelindo (Persero) pada hari ini (20/6). Turut hadir dalam menerima kunjungan tersebut adalah perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kepelabuhanan, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Lembaga Nasional Single Window, PT. Pelindo (Persero), serta Bagian Hukum dan KSLN Sesditjen Perhubungan Laut.
Kunjungan delegasi Brunei Darussalam ke Kantor Pusat Kementerian Perhubungan merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kerja sama bilateral di antara kedua negara dalam sektor transportasi maritim. Dalam rangka mengimplementasikan Maritime Single Window, delegasi tersebut bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang sistem Inaportnet yang telah diterapkan di Indonesia.
Selain mengunjungi Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, delegasi Brunei Darussalam juga melanjutkan kunjungan mereka ke PT. Pelindo (Persero), salah satu perusahaan pelabuhan terkemuka di Indonesia. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis mengenai pelaksanaan Maritime Single Window di tingkat pelabuhan dan mendorong kolaborasi antara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam mengembangkan sistem yang serupa.
Kehadiran perwakilan dari berbagai lembaga terkait dalam menerima kunjungan delegasi menunjukkan komitmen penuh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan transformasi digitalisasi di sektor perhubungan. Kolaborasi yang kuat antara lembaga pemerintah, perusahaan pelabuhan, dan stakeholder terkait diharapkan dapat mempercepat implementasi Maritime Single Window serta meningkatkan efisiensi dan daya saing pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.
Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam bidang transportasi maritim semakin diperkuat. Selain itu, kerja sama tersebut juga membuka peluang untuk menjajaki kemitraan yang lebih luas dengan International Maritime Organisation (IMO) dan negara-negara anggota lainnya dalam upaya memajukan sistem Maritime Single Window secara global.
Dengan terintegrasi penuhnya pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dengan Maritime Single Window, diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi dalam proses perdagangan internasional. Hal ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi para pengusaha, pihak logistik, dan pelaku bisnis di Indonesia, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang maju dan berdaya saing.
( Sumber: Laman Direktorat Jenderal Perhubungan Laut)
