KomentarPlay Untuk Audio Berita
Makassar, eMaritim - Para pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan maritim di Indonesia sedang mengikuti pelatihan komprehensif guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam melakukan audit keamanan fasilitas pelabuhan.
Peserta dari Otoritas Terpilih (Designated Authority/DA) juga sedang belajar mengenai teknik pelaporan yang efektif serta tindakan tindak lanjut yang harus diambil setelah proses audit. Inisiatif pelatihan ini menegaskan pentingnya keamanan pelabuhan dan kapal dalam mendukung kelancaran perdagangan maritim.
Otoritas Terpilih, sebagai organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah nasional untuk bertanggung jawab terhadap keamanan maritim, memainkan peran penting dalam menentukan tingkat keamanan yang sesuai, memverifikasi kepatuhan fasilitas pelabuhan, serta menyetujui penilaian dan rencana keamanan fasilitas pelabuhan.
Penunjukan ini menekankan pentingnya pendekatan yang terstruktur dan terkoordinasi dalam menjaga keamanan maritim.
Program pelatihan nasional ini didesain dengan seksama agar sejalan dengan Kode Fasilitas Kapal dan Pelabuhan Internasional (ISPS Code) dan langkah-langkah Keamanan Maritim yang telah ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO).
Tujuannya adalah membantu peserta dalam memastikan penerapan penuh langkah-langkah keamanan maritim yang kuat di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Pelatihan ini juga mencakup ketentuan-ketentuan yang relevan yang tercantum dalam Bab XI-2 SOLAS, yang lebih memperkuat kerangka regulasi yang ada.
Kursus Pelatihan Keamanan Fasilitas Pelabuhan selama lima hari (5-9 Juni) berlangsung di kota Makassar, Indonesia, dan melibatkan 26 pejabat dari berbagai organisasi.
Kursus ini juga mencakup kunjungan lapangan ke Pelabuhan Makassar agar peserta dapat langsung mengamati penerapan praktis dari pengetahuan yang mereka peroleh.
Sesi pembukaan yang dihadiri oleh pembicara terkemuka seperti Bapak Rivo Lindo, Direktur Laut dan Penjaga Pantai, Bapak Alex Stephens, Konsul Jenderal Australia di Makassar, dan Ibu Gillian VanDuren, Sekretaris Pertama Departemen Transportasi di Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan komitmen dan keahlian mereka dalam mendukung program pelatihan ini.
Pendanaan program ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Australia dan IMO, yang menegaskan upaya kolaboratif dalam meningkatkan keamanan maritim di Indonesia. (Dilansir dari laman : IMO.org)
