Komentar
 |
| Photo source: ANC 24/7 |
Dalam perkembangan terkini, Jepang bersama negara-negara Asia Tenggara merapatkan barisan untuk memajukan konsep "kawasan Indo-Pasifik yang berdasarkan aturan dan bebas serta terbuka" sebagai tanggapan terhadap meningkatnya ketegasan dari pihak China.
Pertemuan istimewa antara Tokyo dan blok ASEAN, yang memperingati 50 tahun persahabatan, menekankan pada kolaborasi dalam bidang keamanan maritim. Pernyataan Visi Bersama yang diumumkan selama pertemuan menegaskan tekad mereka untuk menghormati hukum internasional, termasuk Piagam PBB dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS).
Situasi klaim wilayah yang memanas, khususnya di Laut Cina Selatan, melibatkan China dan sejumlah negara ASEAN, menjadi sorotan. Klaim yang dikemukakan oleh China tercatat sebagai yang paling luas di antara mereka.
Di sela-sela pertemuan, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menandatangani perjanjian bantuan keamanan senilai 400 juta yen (atau sekitar $2,8 juta). Kesepakatan ini melibatkan penyediaan peralatan maritim dan perahu penyelamat yang akan disumbangkan oleh Tokyo untuk keperluan keamanan Malaysia.
Tak hanya itu, kedua negara tersebut juga meningkatkan kerja sama bilateral mereka ke tingkat Kemitraan Strategis Komprehensif, yang merupakan tingkat kerja sama tertinggi. Jepang juga telah memilih empat negara di Asia-Pasifik, termasuk Bangladesh, Fiji, Malaysia, dan Filipina, untuk menerima hibah bantuan keamanan senilai total 2 miliar yen (sekitar $13 juta) hingga Maret 2024.
Langkah nyata lainnya terlihat dalam nota kesepahaman antara Jepang dan Indonesia untuk menyediakan kapal patroli besar senilai hingga 9,05 miliar yen (sekitar $63,7 juta) bagi Penjaga Pantai Indonesia (BAKAMLA). Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penegakan hukum maritim dan kontribusi pada peningkatan keselamatan maritim di Indonesia.
Dalam rencana masa depan, Perdana Menteri Kishida mengusulkan tiga langkah konkret untuk meningkatkan hubungan ASEAN-Jepang: membangun kepercayaan, mengembangkan kemitraan ekonomi yang kuat, dan memperkuat perdamaian serta keamanan di kawasan Indo-Pasifik.
Semua inisiatif ini sejalan dengan peran keamanan yang semakin dominan yang diemban oleh Jepang di wilayah tersebut, terutama melalui program Bantuan Keamanan Resmi (OSA) yang baru. Harapan tumbuh mengenai kontribusi yang semakin besar dari Jepang dalam membangun kapasitas maritim di Asia Tenggara.
Meskipun dalam pernyataan bersama Jepang-ASEAN tidak menyebutkan secara eksplisit China, juru bicara kementerian luar negeri China, Mao Ning, menekankan bahwa kerja sama regional harus meningkatkan saling percaya dan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas tanpa merujuk pada pihak ketiga tertentu.
Tetap terbayang dalam latar belakang peristiwa ini adalah putusan tribunal PBB pada tahun 2016 yang menolak sebagian besar klaim yang diajukan oleh China di Laut Cina Selatan, menciptakan latar belakang ketegangan yang berlanjut di wilayah tersebut.
