Negara Poros Maritim Dunia Tidak Memiliki Kementerian Maritim

Bersamaan genap satu tahun pula Kementerian Marves lenyap di era Prabowo, dimana tugasnya diambil alih entah lembaga kementerian yang mana.

Karena bila publik mencoba mencari tahu pemerintah sekarang mengemas tatakelola negara maritim dibawah kementerian apa, maka yang muncul akan diarahkan kepada 3 kementerian yaitu:

Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

https://www.cnbcindonesia.com/news/20241023065022-4-582235/dihapus-prabowo-bagaimana-nasib-pns-kemenko-marves

Menko bidang Perekonomian

(https://www.cnbcindonesia.com/news/20241021114454-4-581622/kementerian-marves-lenyap-di-era-prabowo-tugasnya-diambil-airlangga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

(https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Marine_Affairs_and_Fisheries)

Coba kita kaji bersama sekilas saja apa perbedaan antara kelautan dan maritim. Hal mendasar ini penting agar publik tidak kacau galau seperti pemerintah yang punya amanah mengelola negara yang konon mengklaim negara poros maritim dunia, namun gagal faham mendefinisikan maritim bagi rakyatnya (diadopsi dari kata Bahasa Inggris: maritime).

Perbedaan utama antara maritim dan kelautan terletak pada fokusnya, yaitu:

Kelautan secara umum merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan ekosistem laut, sumber daya alamnya, dan area geografisnya.

Maritim lebih spesifik namun lebih luas merujuk pada aktivitas diatas permukaan laut, dalam laut, eksplorasi dasar laut, industri terkait laut, dan kegiatan manusia yang menggunakan atau berhubungan dengan laut, seperti pelayaran, kepelabuhanan, perdagangan, galangan pembuatan dan perawatan, kapal, dan transportasi termasuk keselamatan dan keamanan pelayaran, pencegahan tubrukan kapal, pencegahan pencemaran laut, standarisasi konstruksi kapal laut, ilmu cuaca, ilmu pemuatan diatas kapal niaga jenis cair padat dan gas, ilmu olah gerak kapal, ilmu astronomi, ilmu hidrografi tentang pemetaan, sewa menyewa dan jual beli kapal kapal, tatakelola administrasi kapal dan pelabuhan, dan lain lain termasuk aspek kelautan di dalamnya

Lautan adalah badan air fisik memiliki rasa asin, yang cakupannya menyeluruh berkaitan alami laut. Maritim mengacu pada aktivitas manusia yang berkaitan dengan seluruh kegiatan laut, seperti pelayaran, perdagangan, dan hukum, yang merupakan bidang studi dan industri yang berlangsung di atas atau di dalam laut, juga eksplorasi di dasar laut termasuk interface (titik atau permukaan interaksi antara dua system: laut dan darat, yaitu pelabuhan). Oleh karena itu, "lautan" adalah satu dunia alami dan "maritim" adalah keberagaman dunia buatan manusia yang ada dalam kaitannya dengan laut. 

Lautan: Perairan rasa asin yang luas yang menutupi permukaan Bumi. Cakupannya semua kehidupan laut, ekosistem, dan geografi fisik laut itu sendiri.

Maritim: Meliputi aktivitas dan industri manusia seperti pelayaran niaga, hukum maritim internasional, keamanan dan keselamatan laut kapal-kapal niaga, pembuatan kapal, dan pengelolaan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi tinggi, yang semuanya bergantung pada media lautan. Studi dan industri maritim niaga beroperasi dalam ranah lautan yang lebih luas dan bersinggungan langsung dengan aspek niaga . 

Aktivitas maritim niaga dengan satu titik kebutuhan dunia yaitu transportasi armada laut niaga bukan hanya sebatas sangat penting bagi dunia untuk perannya, tapi sudah menjadi kebutuhan mutlak yang sangat diperlukan dalam:

Perdagangan global,

Pembangunan ekonomi, 

Keamanan dan keselamatan, dan 

Regulasi hukum maritim. 

Lautan dan laut dengan beragam kegiatan maritim niaganya menghubungkan benua dan menyediakan sumber daya penting, menjadikannya penting bagi ekonomi global dan kehidupan sehari-hari.  

Pentingnya ekonomi industri maritim niaga dalam perdagangan antara lain: 

Tulang punggung perdagangan global: Lebih dari 80% perdagangan global diangkut melalui laut. Ini adalah cara yang paling hemat biaya dan efisien untuk memindahkan barang dalam jumlah besar dalam jarak jauh. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari barang konsumen dan elektronik hingga minyak, batu bara, dan sumber daya alam lainnya.

Pemicu perdagangan internasional: Ekonomi modern tidak akan dapat berfungsi tanpa transportasi laut. Gangguan di jalur pelayaran utama, seperti penyumbatan Terusan Suez pada tahun 2021, telah menunjukkan kerapuhan rantai pasokan global dan kerugian ekonomi besar-besaran yang dapat diakibatkan oleh gangguan singkat sekalipun. 

Mendukung perkembangan global dunia: Pelayaran menyediakan metode transportasi yang andal dan berbiaya rendah yang memungkinkan negara-negara berkembang mengakses pasar internasional. Pelabuhan adalah pintu gerbang untuk pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memungkinkan negara untuk berpartisipasi dalam perdagangan global.

Dengan ulasan singkat diatas dimana dunia menganggap maritim niaga (merchant maritime) adalah suatu kebutuhan penting bagi banyak aspek termasuk ekonomi maritim dan Indonesia mendeklarasikan sebagai negara poros maritim dunia, namun pertanyaaan besar dari rakyat (maritim) adalah: 

“Kapan pemerintah hadir untuk menangani negara dan negeri bahari dengan tatakelola warisan maritim dibawah nakhoda khusus yang tepat bagi NKRI untuk membuat garis haluan kesejahteraan bagi bahtera NKRI pertiwi?”

Lembaga Kementerian Maritim yang memiliki kewenangan mutlak mengelola 70% kekayaan negeri bahari justru alpa dalam kabinet negara poros maritim dunia. Lalu kemana visi baharinya?

Kekuatan peningkatan pertahanan, ketahanan dan keamanan ekonomi negara maritim secara strategis itu bukan dengan strategi membelanjakan APBN untuk armada perang yang mutakhir justru untuk mengintimidasi pegiat ekonomi maritim niaga, namun justru terletak pada kekuatan armada kapal-kapal niaga (merchant fleet) sektor swasta untuk menumbuhkan tabungan pundi-pundi ekonomi negara dengan semangat melindungi dan mengayomi para pemangku kepentingan industri maritim niaga.

Masih tersisa 4 tahun masa kerja RI-1 beserta para jajaran pembantu-pembantunya yang mana rata-rata masih berbasis wawasan daratan (land based) dimana daratan hanyalah 30% dari kekayaan NKRI, maka sangatlah dibutuhkan keberanian pemerintah untuk melakukan evaluasi sasaran kebijakan-kebijakan beserta pogram-programnya dalam skala prioritas tinggi yang berpihak pada wawasan maritim niaga sebagai 70% warisan kekayaan wilayah NKRI. Tentunya tak boleh luput dalam memillih para SDM kompeten sebagai pembantu-pembantu tatakeloa negara yang memiliki ketajaman wawasan dalam manajemen maritim niaga berbekalkan moral integritas etika negarawan: berkarya untuk negara dan negeri NKRI diatas segala kepentingan.