Komentar
Washington/Birmingham — Memasuki hari ke-60 konflik antara Amerika Serikat dan Iran, tekanan politik terhadap Donald Trump kian menguat. Batas waktu yang ditetapkan dalam War Powers Resolution—yang mengharuskan presiden memperoleh persetujuan Kongres untuk melanjutkan operasi military—telah tercapai, namun arah kebijakan Washington masih belum menunjukkan kejelasan.
Secara hukum, Presiden AS diwajibkan meminta persetujuan Kongres setelah 60 hari keterlibatan militer. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut kerap diinterpretasikan secara fleksibel oleh Gedung Putih. Dalam kasus konflik Iran, pemerintahan Trump dinilai berupaya menghindari kewajiban tersebut, dengan alasan teknis seperti adanya jeda gencatan senjata yang dianggap “menghentikan hitungan waktu”.
Di tengah perdebatan hukum, Gedung Putih tetap mempertahankan narasi keberhasilan operasi militernya. Presiden Trump sebelumnya mengklaim bahwa kekuatan militer Iran telah “dilumpuhkan secara total”, termasuk angkatan laut dan sistem pertahanan udara. Namun, sejumlah analis menilai klaim tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan, mengingat Iran masih mampu meluncurkan serangan drone dan rudal hingga menjelang gencatan senjata.
Seiring berjalannya waktu, tujuan awal operasi militer pun mengalami pergeseran. Jika pada awalnya fokus diarahkan pada program nuklir Iran dan dukungannya terhadap kelompok proksi, kini perhatian utama justru tertuju pada pembukaan kembali Selat Hormuz—jalur vital distribusi energi global yang sempat terganggu akibat konflik. Dampak penutupan jalur ini telah memicu lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok internasional.
Di dalam negeri, konflik ini semakin tidak populer. Hasil jajak pendapat menunjukkan mayoritas publik Amerika menilai aksi militer terhadap Iran sebagai kesalahan, dengan tingkat penolakan mencapai lebih dari 60 persen. Dukungan terhadap kebijakan presiden pun mengalami penurunan, mencerminkan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap biaya ekonomi perang, termasuk kenaikan harga bahan bakar dan inflasi.
Tekanan politik juga datang dari Kongres. Sejumlah anggota parlemen, termasuk dari Partai Republik, mulai mempertanyakan kelanjutan operasi militer tanpa tujuan strategis yang jelas. Meski beberapa upaya legislasi untuk membatasi kewenangan presiden belum berhasil, dinamika politik menjelang pemilu paruh waktu berpotensi mengubah sikap dukungan terhadap Gedung Putih.
Di tingkat akar rumput, perpecahan opini terlihat jelas. Di kota Birmingham, Alabama—wilayah yang secara tradisional mendukung Partai Republik—muncul inisiatif warga untuk mengkritik perang melalui kampanye publik. Di sisi lain, pendukung presiden tetap meyakini bahwa langkah militer diperlukan demi kepentingan keamanan nasional.
Sejumlah pengamat menilai, tantangan terbesar bagi Presiden Trump saat ini bukan semata persoalan militer, melainkan bagaimana mengakhiri konflik dengan narasi kemenangan sebelum dampak ekonomi semakin membebani masyarakat. Kenaikan harga energi, biaya logistik, serta ketidakpastian pasar global menjadi faktor yang dapat memengaruhi hasil politik dalam pemilu mendatang.
Dengan berbagai opsi di meja—mulai dari melanjutkan tekanan ekonomi, kembali ke meja perundingan, hingga meningkatkan operasi militer—masa depan konflik AS–Iran kini sepenuhnya bergantung pada keputusan politik di Washington. Namun satu hal yang pasti, setelah 60 hari berlalu, perang yang awalnya diperkirakan singkat kini justru memasuki fase yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian.
