Komentar
Kita semua seolah tersentak dari mimpi yang selama ini tidak menyadari ternyata hampir 75% dikuasai oleh Laut / Perairan ternyata adalah sepantasnya merupakan Negara Maritim.
Dengan berjalannya waktu seiring dengan berakhirnya periode pertama Pemerintahan Jokowi, kita seolah dikagetkgan dengan pidato kemenangan Jokowi di Sentul Bogor pada 14 Juli 2019 dan sama sekali tidak menyinggung tentang Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia ?
Suka atau tidak suka, tetapi itulah kenyataan yang terjadi malah dipertegas dengan rencana periode pemerintahan jilid 2 di titik beratkan kepada Sumber Daya Manusia ?
Ada apa rupanya dengan Poros Maritim kita ? Sudah berhasilkah ataukah menjadi tidak menarik karena memang ada suatu kekeliruan konsep dalam mewujudkannya ?
Adalah mustahil untuk tidak lebih lagi menggaungkan bahkan tetap melanjutkan pada periode berikutnya dari sekedar pengalihan ke program SDM.
Menarik memang untuk disimak sorotan Oggy Hargiyanto yang adalah sorang pengusaha dan juga praktisi dalam bidang maritim sekaligus sebagai ketua Tim Kerja Poros Maritim mencoba menyoroti perjalanan Poros Maritm hingga saat ini.
Berikut adalah tulisan pengamatan dan sorotan Oggy yang merupkan sumbangan pemikiran yang pada akhirnya menimbulkan suatu pertanyaan besar bagi para pelaku usaha di bidang Maritim khususnya
" Poros Maritim Dunia dan Masyarakat Ekonomi Asean, Untuk Kita atau Asing? "
Presiden
Joko Widodo dalam
berbagai kesempatan mengatakan bahwa ia bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim
dunia suatu kekuatan yang mengarungi dua
samudera, sebagai bangsa bahari yang
sejahtera dan berwibawa. Yang akan dicapai dengan penerapan lima pilar
utama yaitu (1) Budaya Maritim; (2) Pengelolaan sumber daya laut; (3) Koneksitas
maritim; (4) Diplomasi maritim; dan (5) Pertahanan maritim.
Dirjen Perhubungan Laut Bobby R. Mamahit dalam Rapat Kerja Ditjen Hubla
(Maret 2015) mengatakan untuk mewujudkan program Poros Maritim, Ditjen
Perhubungan Laut memiliki peran penting untuk mewujudkan negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan
nasional.
Sektor maritim termasuk didalamnya bisnis pelayaran atau
angkutan laut merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan yang ditetapkan
pemerintah. Sektor ini sekaligus menjadi backbone
visi Indonesia sebagai poros maritim, sebagaimana dicita-citakan Presiden Joko
Widodo. Salah satu langkah nyata pembangunannya adalah melalui investasi asing.
Namun, untuk itu masih ada sejumlah pekerjaan rumah di sektor maritim yang
harus segera dituntaskan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, di Jakarta, pada saat itu mengatakan "Masih banyak hal di
sektor maritim yang harus dibenahi meskipun pemerintah sudah punya peta
jalannya.
Kaitannya dengan itu, tulisan ini menyoroti beberapa
masalah di dunia bisnis pelayaran terkait dengan kegiatan keagenan kapal bagian
dari matarantai transportasi international atau bagian dari logistik yang perlu
disempurnakan untuk meningkatkan daya saing kita di era Masyarakat Ekonomi
Asean dalam rangka mensukseskan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.,,,selanjutnya klik disini !!!
Oleh:
Sekjen DPP APBMI periode 2013-2016
Wakil
Ketua Umum DPP APBMI periode 2016 - 2021
Sekjen CAAIP periode 2015-2020
Ketua
Team Kerja Poros Maritim (TKPM)
Anggota
Ikatan Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI)
