TANJUNGPINANG, eMaritim.com – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menemukan sejumlah ketidaksesuaian kategori mayor pada dua kapal penumpang saat melaksanakan pemeriksaan kelaiklautan kapal di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, pada 12–14 November 2026.
Dua kapal yang menjadi objek pemeriksaan adalah OCEANNA 175 yang dioperasikan PT Pelayaran Nasional Baruna Jaya dan SABUK NUSANTARA 36 yang dioperasikan PT Selvi Trans Indo.
Hasil pemeriksaan tersebut membuat tim uji petik merekomendasikan agar kedua kapal tidak diizinkan berlayar sampai seluruh temuan mayor diperbaiki dan pemenuhan persyaratan keselamatan diverifikasi oleh petugas berwenang.
Pemeriksaan dilakukan oleh tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan bersama KSOP Kelas II Tanjungpinang sebagai bagian dari persiapan menghadapi Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Temuan Mayor Tidak Boleh Dianggap Sebagai Persoalan Administratif
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin, menegaskan bahwa setiap temuan pemeriksaan wajib ditindaklanjuti oleh operator kapal.
Untuk ketidaksesuaian kategori minor, operator diberikan batas waktu penyelesaian paling lambat 15 Desember 2026. Sementara itu, kapal dengan temuan mayor tidak boleh kembali beroperasi sebelum perbaikan dan verifikasi selesai.
Munculnya temuan mayor ini kembali mengingatkan bahwa keselamatan pelayaran tidak cukup hanya dibuktikan melalui kelengkapan dokumen dan sertifikat kapal. Kondisi aktual kapal, peralatan keselamatan, sistem pemadam kebakaran, perlengkapan penyelamatan jiwa, serta kesiapan awak kapal harus dipastikan.
Pengawasan Syahbandar Menjadi Garda Terdepan
Dalam sistem keselamatan pelayaran, Syahbandar memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal sebelum diberikan persetujuan untuk berlayar.
Pemeriksaan teknis oleh Marine Inspector harus mampu mengidentifikasi kondisi kapal secara objektif, termasuk potensi kerusakan atau ketidaksesuaian yang dapat membahayakan keselamatan penumpang dan awak kapal.
Pengawasan juga tidak seharusnya berhenti setelah pemeriksaan menjelang musim angkutan ramai. Konsistensi pengawasan selama kapal beroperasi menjadi bagian penting dalam mencegah kecelakaan laut.
Keselamatan Penumpang Tidak Boleh Dikompromikan
Menjelang periode Natal dan Tahun Baru, aktivitas transportasi laut diperkirakan meningkat. Kondisi tersebut menuntut perusahaan pelayaran memastikan seluruh armadanya berada dalam kondisi laik laut.
Bagi operator kapal, pemenuhan standar keselamatan bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan tanggung jawab langsung terhadap jiwa manusia yang berada di atas kapal.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan benar-benar dilaksanakan dan diverifikasi sebelum kapal kembali melayani masyarakat.
Prinsip Zero Compromise for Safety harus diterapkan secara konsisten. Jangan sampai pemeriksaan keselamatan hanya menjadi kegiatan rutin menjelang musim liburan, sementara pengawasan terhadap kondisi kapal dalam operasional sehari-hari justru melemah.
Keselamatan pelayaran bukan dimulai ketika kapal menghadapi keadaan darurat, melainkan sejak kapal dinyatakan layak meninggalkan dermaga.
Redaksi eMaritim.com
Referensi berita:
Media Indonesia – Jelang Nataru, Kemenhub Temukan Pelanggaran Mayor.
IDX Channel – Kemenhub Temukan Dua Kapal Penumpang Tak Laik.
Ocean Week – Kelaiklautan Kapal Diperiksa Secara Ketat.




Tidak ada komentar:
Komentar yang bijaksana dan bertanggung jawab sesuai dengan yang diatur dalam UU ITE.
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komentator.